Hatta Ali Pensiun Jadi 'Wakil Tuhan'

Hatta Ali Pensiun Jadi 'Wakil Tuhan'
PERISTIWA | 6 April 2020 10:45 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali pensiun. Dia telah mengabdi selama 42 tahun di dunia peradilan Tanah Air. Pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan 1950, itu pensiun karena usia yang sudah tidak muda lagi, yakni berusia 70 tahun pada 7 April 2020 mendatang.

Hal ini merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 11. Bunyinya, ’Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung diberhentikan secara hormat oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena meninggal dunia, berusia 70 tahun, atas permintaan sendiri, sakit terus menerus selama 3 bulan berturut turut, dan tidak cakap dalam tugasnya’.

Hatta Ali telah menjabat sebagai ketua MA selama dua periode. Namun, di periode keduanya, dia hanya diminta menjabat tiga tahun. Sebab, usianya pada 2017 lalu, sudah memasuki 67 tahun.

"Setiap pengangkatan itu periodenya 5 tahun, tapi usia saya 67 tahun. Saya berpatokan Undang-Undang MA paling saya menjabat 3 tahun sudah pensiun karena Undang-Undang MA usia pensiun 70 tahun mengikuti hakim agung," ujar Hatta Ali, Selasa 14 Februari 2017 lalu.

Terobosan hukum Hatta Ali paling anyar, dia memerintahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi untuk mencabut surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Aturan itu berisi larangan setiap orang, termasuk pers mengambil gambar persidangan tanpa izin ketua pengadilan setempat. Aturan itu menuai polemik hingga dikritik sejumlah pihak seperti aktivis hukum dan kalangan pers.

1 dari 2 halaman

Perjalanan Hatta Ali

Hatta memulai karier di dunia hukum sejak 1978 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Hukum dan HAM yang dulu bernama Departemen Kehakiman. Setelah 12 tahun lamanya, akhirnya ia pertama kalinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri yakni di Bitung pada 1966.

Sebelumnya, ia lebih dulu menjadi Calon Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 1982, dilanjut menjadi Hakim Pengadilan Negeri Sabang, 1984. Kemudian menjadi Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 1990 dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, 1995.

Semakin cemerlang saja anak bungsu dari 10 bersaudara ini, karena pada 1998 ia menjabat sebagai Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang setelahnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manado pada 2000 dan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada 2001.

Selanjutnya, ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar pada 2003. Setahun menjabat, ia diangkat menjadi Hakim Yustisial di Mahkamah Agung pada 2004 dan dilanjut pada 2005 sebagai Direktur di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Kariernya pun semakin bagus, karena pada 8 Febuari 2012 ia terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung RI setelah mengantongi suara sebanyak 28 dari 54 suara hakim agung. Karena, Ia mengalahkan para pesaingnya yakni Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara, M Saleh 3 suara, dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara.

Namun, sebelum Hatta menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung. Ia lebih dulu menjabat sebagai Hakim Agung pada 2007 dan Ketua Muda Pengawasan MA merangkap Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada 2009.

Setelah ia terpilih menjadi ketua pengadilan tertinggi di Indonesia lewat voting di Sidang Paripurna Khusus pada 8 Febuari 2012. Saat itu ia menyampaikan program-programnya. Hatta berjanji akan menjalankan amanah sebagai Ketua MA dan memprioritaskan pelayanan keadilan bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam blue print MA 2010-2035.

Tapi, sebelum ia memulai kariernya di dunia pengadilan. Ia pernah menimba ilmu di Universitas Padjajaran, Bandung, Universitas Airlangga, Surabaya dan Universitas Hasanuddin, Makassar. Lalu, untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) ia bersekolah di SMA Katolik Makassar.

2 dari 2 halaman

Tegas pada Koruptor

Selama menjabat Ketua MA, dia bertindak tegas terkait perkara korupsi. Terlebih, jika ada hakim dan aparatur peradilan yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menegaskan, apabila para hakim terbukti terjerat kasus korupsi lebih baik dibinasakan.

"Tidak ada sama sekali toleransi dari MA terhadap seluruh jajarannya apabila melakukan tindakan-tindakan apalagi yang bersifat tindak pidana korupsi. Pidana pun dan sesuai di MA, orang yang bermasalah kita binasakan saja. Daripada menjadi bisul di tubuh MA," kata Hatta Ali saat memaparkan Refleksi Akhir Tahun Kinerja Mahkamah Agung di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Kamis (27/12/2018).

Apa yang ia sampaikan itu, sesuai dengan janjinya setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua MA yang kedua kalinya pada Rabu (1/3/2017) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Saat itu, dirinya berjanji di periode kedua menjabat sebagai ketua MA akan melakukan bersih-bersih terhadap hakim yang dinilai rentan terseret kasus. Dia akan menekankan pengawasan terhadap perilaku maupun kinerja hakim dalam persidangan.

"Kita sudah keluarkan berbagai Peraturan MA (Perma). Nomor 7, 8, 9 tahun 2016. Ketiga Perma ini penekanan fokusnya adalah masalah pengawasan. Karena itu, setiap pelanggar-pelanggar yang terjadi pada saat pelaksanaan tugasnya, yang berkaitan dengan non teknis dalam arti kata merupakan pelanggaran kode etik maka tidak ada ampun. Kami akan menindak secara tegas," kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/3/2017). (mdk/rnd)

Baca juga:
Hatta Ali Tak Ikut Gunakan Hak Pilih Ketua MA, Ini Alasannya
Ketua MA Baru Diharapkan Sosok Berintegritas dan Tak Punya Catatan Hukum
Hari Ini, Mahkamah Agung Gelar Pemilihan Ketua Baru
Jokowi Minta Dasar Hukum Baru Usai MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Jadwal Persidangan di MA Tetap Jalan, Penundaan Jadi Wewenang Majelis Hakim

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami