Heboh Raperda Perlindungan Janda di Banyuwangi, DPRD Belum Terima Usulan

Heboh Raperda Perlindungan Janda di Banyuwangi, DPRD Belum Terima Usulan
Anggota DPRD Banyuwangi Basir Khadim. ©2022 Merdeka.com
NEWS | 28 Mei 2022 08:30 Reporter : Muhammad Permana

Merdeka.com - Pengusulan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Janda di Banyuwangi, Jawa Timur, bikin heboh dan ramai dibicarakan. Padahal, Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi belum menerima berkas pengajuan usulan rancangan aturan itu.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiyadi mengatakan, agar usulan dapat diakomodir, harus diajukan sekurangnya lima bulan sebelum pengesahan APBD yang berkaitan dengan perda. Pengesahan APBD yang berkaitan dengan Propemperda biasanya dilakukan pada bulan November, sehingga masih ada waktu bagi Fraksi PPP jika serius memperjuangkan Raperda Janda agar dapat dibahas pada 2023.

"Masih ada waktu untuk bisa diusulkan setidaknya bulan 6 atau 7, jadi masih ada kesempatan untuk fraksi PPP mengajukan Raperda," Kata Sofiandi, Sabtu (28/5).

2 dari 3 halaman

Syarat Pengusulan Ranperda

Syarat pengusulan raperda di antaranya harus ada redaksi judul Raperda, latar belakang, dan uraian sederhana atau singkat mengenai cakupan materi. Selain itu juga perlu dilengkapi ketentuan asas, tujuan dan manfaatnya.

Namun, kata Sofiandi, wacana itu masih sebatas lisan, sehingga bisa diartikan usulan tersebut hanya guyonan dan terkesan tidak serius.

"Selama ini masih hanya disampaikan secara lisan, memang sempat disampaikan dalam beberapa rapat, tapi sampai saat ini masih belum ada pengajuan," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Wacana Dilontarkan Ketua Fraksi PPP

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan PPP DPRD Banyuwangi Basir Khadim berwacana untuk mengusulkan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Janda di Banyuwangi.

Pertimbangannya karena banyaknya angka perceraian di kabupaten ujung timur Pulau Jawa yang diprediksi jumlahnya mencapai 500 per bulan atau lebih dari 7.000 dalam satu tahun.

Basir menilai nasib para janda perlu diperhatikan dengan cara memperbolehkan ASN atau warga yang mampu untuk poligami. Selain itu pemerintah daerah juga harus memberikan pelatihan kerja terhadap mereka agar ekonomi mereka tetap stabil.

(mdk/yan)

Baca juga:
Gara-Gara Raperda Janda, Anggota DPRD Banyuwangi sampai 3 Hari Tidak Disapa Istri
DPRD Surabaya Cecar Masalah Asuransi hingga Pengelola Kenpark Kesulitan Menjawab
Wakil Ketua DPRD Aniaya Petugas SPBU, Marah Karena Tak Dapat Pertalite Hanya Pertamax
Setelah Dua Tahun, Anggota DPRD di Papua Ditangkap Atas Dugaan Pelecehan Seksual
Muncul Wacana Moratorium Minimarket di Kota Bogor
Gelar Paripurna Istimewa, DPRD Usulan Pemberhentian Wali Kota Jayapura dan Wakilnya

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami