ICW Beberkan 10 Dampak jika Jokowi Tidak Mengeluarkan Perppu KPK

PERISTIWA | 8 Oktober 2019 12:02 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum menentukan sikap soal Perppu KPK. ICW mengingatkan 10 dampak yang bakal terjadi jika Jokowi batal mengeluarkan Perppu.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana mengatakan dampak pertama, penindakan kasus korupsi akan melambat. Salah satu pasal UU KPK baru yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi adalah keberadaan dewan pengawas.

Kedua, kata Kurnia, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen. Kemudian, UU KPK baru menambah daftar panjang pelemahan lembaga antirasuah itu.

Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah Jokowi dinilai ingkar janji terhadap visi Nawacita. Selain itu, menurutnya, melemahnya KPK bisa berpotensi menurunkan indeks persepsi korupsi. Imbas lainnya adalah terhambatnya iklim investasi ke Indonesia.

"Keempat, Presiden dinilai ingkar janji pada Nawacita. Kelima, Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan akan menurun drastis. Kemudian, keenam, iklim investasi akan terhambat," kata Kurnia, Selasa (8/10).

Presiden Jokowi juga akan dinilai mengabaikan amanat reformasi, yakni soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dia menyebut mustahil amanat reformasi akan terealisasi jika DPR dan Pemerintah berupaya melemahkan KPK dengan revisi UU.

"Kedelapan, hilangnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah. Kesembilan citra Indonesia akan buruk di dunia Internasional. Terakhir, menghambat pencapaian program Pemerintah," tandas dia.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Baca juga:
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu jika Keadaan Darurat
PDIP Soal Perppu KPK: Tidak Ada Alternatif Lain Kecuali Judicial Review
Solusi Terbaik Untuk Jokowi, Perppu KPK atau Legislative Review?
Penjelasan Legislative Review, Bisa Dipakai buat Ubah UU KPK
Soal Perppu KPK, Tjahjo Sebut Jokowi Belum Berikan Arahan Apapun

(mdk/ray)