ICW Berharap Tak Ada Pihak Coba Intervensi Proses Sidang Etik Ketua KPK

ICW Berharap Tak Ada Pihak Coba Intervensi Proses Sidang Etik Ketua KPK
PERISTIWA | 16 September 2020 12:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Sidang putusan dugaan pelanggaran etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, diundur menjadi tanggal 23 September. Sidang putusan harusnya digelar 15 September kemarin, tetapi ditunda karena tiga orang dewan pengawas KPK akan menjalani tes Covid-19.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap tak ada pihak-pihak yang memanfaatkan penundaan sidang tersebut untuk melakukan intervensi terhadap Dewas KPK.

"Jangan sampai jelang pengumuman pada pekan depan dimanfaatkan oknum atau kelompok tertentu untuk mencoba mengintervensi proses sidang etik di Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Rabu (16/9).

Kurnia menilai, selama ini Dewas KPK lambat dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Semestinya, kata Kurnia, sejak beberapa waktu lalu, Dewas KPK sudah bisa memutuskan hal tersebut.

"Maka dari itu, ICW meminta agar Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat kepada Komjen Pol Firli Bahuri sekaligus merekomendasikan agar yang bersangkutan segera mengundurkan diri," kata Kurnia.

Diketahui, Dewas KPK menunda putusan sidang etik dengan terperiksa Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Sedianya, Dewas KPK mengagendakan putusan sidang etik Firli dan Yudi Purnomo Harahap pada Selasa (15/9/2020).

"Rencana persidangan etik Dewan Pengawas KPK dengan terperiksa YP, Pegawai KPK dan FB, Ketua KPK ditunda dari jadwal Selasa (15/9) menjadi Rabu (23/9) pekan depan," ujar Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, dalam pesan singkatnya, Senin (14/9).

Ipi mengatakan, Dewas KPK memutuskan menunda sidang putusan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan KPK. Menurut Ipi, salah satu anggota Dewas KPK pernah berinteraksi dengan pegawai yang terkonfirmasi positif.

"Dari hasil tracing internal ditemukan indikasi interaksi antara pegawai yang positif Covid-19 dengan anggota Dewas KPK. Sehingga pada hari Selasa akan dilakukan tes swab sejumlah pihak terkait," kata Ipi.

Sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firli digelar Dewas KPK atas aduan dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI melaporkan Firli lantaran dalam peraturan yang dikeluarkan Dewas KPK, tertulis insan KPK dilarang bergaya hidup mewah. MAKI menduga Firli melanggar peraturan tersebut karena menumpangi helikopter bertuliskan PK-JTO saat perjalanan dari Baturaja menuju Palembang, Sumatera Utara.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan
TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami