Imigrasi ke Komisi III: Djoko Tjandra Tahu Kelemahan Kami

Imigrasi ke Komisi III: Djoko Tjandra Tahu Kelemahan Kami
PERISTIWA | 13 Juli 2020 15:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mengatakan, pihaknya tak ingin menutupi perkara buronan kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Dia pun ingin yang bersangkutan segera tertangkap. Adapun ini disampaikannya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. Menurut Jhoni, Djoko Tjandra mengetahui kelemahan pihaknya.

"Kita dengan DPR tidak ada yang kami tutup-tutupi. Cuma tujuan akhirnya bagaimana supaya bersangkutan bisa kembali dan kita tidak dimain-mainin lagi seperti ini. Dia tahu kelemahan kita, dia main di kelemahan kita itu. Kami menyadari itu," kata Jhoni, Senin (13/7).

Soal Djoko bisa membuat paspor lagi tertanggal 23 Juni, menurut dia, petugasnya masih baru dan tak mengetahui yang bersangkutan adalah seorang buronan. Apalagi, dalam sistem tidak terlihat bahwa yang bersangkutan bermasalah.

"Petugas kita petugas baru ya. Bukan membela lagi, enggak. Kalau kami disalahkan, kami disalahkan, kami menerima. Karena dia masih umur 23 tahun, dia baru lulus, dia tidak kenal dengan Djoko Tjandra. Kemungkinan, karena kami sudah BAP. Dia tidak kenal, dan dari sistem tidak ada," jelas Jhoni.

Dia pun menjelaskan, bahwa ini bukan sikapnya untuk menghindari masalah. Tapi memang kenyataannya seperti itu. "Bukan defensif pak," tutur Jhoni.

Mendengar hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta, penjelasan seperti itu tidak usah disampaikan. Apalagi sudah ada sistemnya.

"Kan sudah ada sistemnya," jelas Benny.

1 dari 1 halaman

Paspor Djoko Tjandra Tak Dicap

Jhoni menambahkan pihaknya sudah menyita paspor milik Djoko Tjandra. Dalam paspor tersebut, tidak ditemukan cap dari pihak Imigrasi sebagai tanda atau bukti melintasi wilayah Indonesia. Meski dirinya tak mengetahui di mana Djoko Tjandra sekarang berada.

Adapun ini disampaikannya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI.

"Kami tidak tahu pak (keberadaannya). Karena paspor yang dikeluarkan, dikembalikan enggak dicap, enggak dicap yang ditarik itu. Kami tarik, melalui pengacara dikirim. Ini enggak dicap. Berarti dia enggak ada di perlintasan formal kami," kata Jhoni.

Dia pun menuturkan, dalam paspornya yang dikeluarkan tahun 2007 dan berakhir 2012, yang bersangkutan tak pernah mempergunakannya.

"Paspor yang dikeluarkan 2007 dan berakhir 2012 tidak dipergunakan yang bersangkutan keluar ke Indonesia," jelas Jhoni.

Karenanya, dia menilai secara De Jure, Joko Tjandra berada di Indonesia.

"Sehingga saya mengatakan, De Jure dia di Indonesia. De Facto-nya mari kita bersama penegak hukum yang lain," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta (mdk/rhm)

Baca juga:
Rapat dengan DPR, Imigrasi Sebut Paspor Indonesia Djoko Tjandra Memenuhi Persyaratan
Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadir di Sidang PK
Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Camat Kebayoran Lama Jadi Plh Lurah Grogol Selatan
Karpet Merah Lurah Grogol Selatan Buat Djoko Tjandra
Anies Soal Penerbitan e-KTP Djoko Tjandra: Lurah Terbukti Langgar Prosedur
Ini Peran Lurah Grogol Selatan Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami