Ingin Seperti Papua, Bupati Ade Yasin Minta Pemekaran Bogor Disetujui

PERISTIWA | 29 Januari 2020 20:05 Reporter : Rasyid Ali

Merdeka.com - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya untuk Papua, membuat Bupati Bogor Ade Yasin angkat bicara.

Pemkab Bogor tengah memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Alasannya, wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas dengan jumlah penduduk kelewat banyak.

Menurut Ade, dengan pelbagai alasan itu, pemerintah pusat seharusnya juga memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor. Sehingga diizinkan untuk dimekarkan meskipun masih moratorium DOB.

"Kita kan sudah ajukan Bogor Barat ini sudah lama dan sudah paripurna. Karena Kabupaten Bogor terlalu luas dan jumlah penduduknya sama banyak dengan sebuah provinsi," kata Ade, Rabu (29/1).

Ade bercerita, dalam sejarahnya pembentukan daerah baru di Jawa Barat tidak pernah gagal. Contohnya Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan Pangandaran.

"Justru banyak gagal itu yang di luar Jawa Barat. Informasinya, 2020 ini masih moratorium. Tapi melihat kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bogor harusnya ada pengecualian," katanya

Ketua DPW PPP Jawa Barat ini juga menyebut Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil telah meminta ke pemerintah pusat untuk memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor Barat.

"Kecuali di Jawa Barat ini pernah ada kegagalan setelah ada DOB," kata Ade.

1 dari 1 halaman

Khusus Papua

Wapres Ma'ruf Amin menuturkan, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah ada sejak 2014.

Dalam moratorium tersebut ditegaskan bahwa tidak ada lagi wilayah yang akan dimekarkan. Namun, lanjut Ma'ruf, Papua akan mendapat prioritas jika dilakukan pemekaran.

"Tidak ada pemekaran, kecuali memang yang menyangkut Papua ya," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

"Papua itu kan sudah lama sebenarnya. Sudah ditetapkan cuma belum direalisasi. Oleh karena itu yang masih dibahas kemungkinan itu adalah soal Papua. Tidak berarti mengubah moratorium. Tidak," tegasnya.

Ma'ruf menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih membahas urgensi pemekaran di wilayah Papua. Pemerintah pusat tidak ingin daerah lain ikut-ikutan menuntut pemekaran.

"Sampai hari ini masih Papua. Nanti kalau dibuka satu nanti semua minta. Dan tidak semua daerah, ya kita lihat yang nanti dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan memang terlalu, prioritas istilahnya. Yang pasti Papua. yang lainnya belum," tuturnya. (mdk/noe)

Baca juga:
Wapres Ma'ruf Amin: Papua Prioritas untuk Pemekaran Wilayah
Gantikan Cigudeg, Kecamatan Rumpin Digadang Jadi Calon Ibu Kota Bogor Barat
Anggaran Pemekaran Bogor Barat Rp25 Miliar
Wakil Ketua DPD Sebut Wilayah Papua Bisa Dimekarkan Jadi 7 Provinsi
Ridwan Kamil Desak DPR Cabut Moratorium Daerah Otonomi Baru
Keunggulan Ibu Kota Baru Versi Jokowi: 30 Menit dari Balikpapan, Lokasi Dekat Teluk

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.