Ini Alasan Dibentuknya Ditjen Baru di Kementerian PUPR

PERISTIWA | 10 Maret 2019 08:26 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D Heripoerwanto memaparkan alasan di balik dibentuknya direktorat yang ia pimpin.

Sebelumnya, Ditjen ini dibentuk melalui perubahan nomenklatur dari Direktorat (Ditjen) Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kenapa kemudian direktorat jenderal ini perlu ada, ini karena kita melihat bahwa di dalam Visium PUPR 2030 posisi sampai tahun 2024 itu kebutuhan anggarannya adalah Rp 2.058 triliun," ujar Eko kepada wartawan, Minggu (10/3).

Menurut Eko, kapasitas posisi proyeksi APBN 2020-2024 baru mencapai Rp 623 triliun atau baru 30 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, untuk menalangi kebutuhan itu diperlukan pembiayaan dari non-APBN sebesar Rp 1.135 triliun, dan hal itulah yang menjadi tugas utama Ditjen yang dipimpinnya.

"Inilah yang kami nanti akan bersama-sama (lakukan) dengan unit-unit organisasi sektoral untuk memenuhi yang non-APBN. Itu tugas utamanya," papar Eko saat menjelaskan tugas dan peran direktoratnya.

"Kami tidak membangun tetapi mencoba untuk menggandeng para investor untuk bisa menyediakan infrastruktur ini antara lain melalui KPBU," imbuhnya.

KPBU merupakan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha. Menurut Eko, Ditjen yang ia pimpin akan berfokus pada upaya untuk menggandeng para investor melalui skema ini.

Ditanya mengenai kekhawatiran terkaitnya banyaknya tugas yang diamanatkan ke direktoratnya, Eko mengatakan, meski baru dibentuk dan disahkan pihaknya telah melakukan capacity building dan konsolidasi.

Salah satu direktorat yang dinaunginya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan malah sudah siap menerapkan kebijakan yang diembankan terhadap mereka.

"Kami pastikan bahwa direktorat ini, di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan itu kami tempatkan orang-orang yang dulu paham urusan itu, tidak perlu belajar lagi," tegasnya.

"Tidak perlu dikhawatirkan, kita lihat satu-dua bulan ini," katanya.

Konferensi pers mingguan kali ini merupakan rangkaian dari gelaran PUPR Expo 4.0 yang diadakan di Kementerian PUPR. Konferensi pers ini juga menghadirkan narasumber Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Budi Hartono dan Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid. (mdk/rnd)

Baca juga:
Rest Area di Tol Trans Sumatera Baru Ada Satu, Hutama Karya akan Prioritaskan UMKM
Presiden Jokowi Perintahkan PUPR Bangun Seluruh Jalan Provinsi Pakai Aspal Karet
Tahun Politik Hambat Program Satu Juta Rumah di 2019
Penentuan Besaran Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, ini Kata Menteri Basuki
Usai PNS, Pemerintah Akan Bangunkan Hunian untuk Generasi Milenial
Kebutuhan Infrastruktur Rp 2.058 T, APBN Cuma Dapat Penuhi 30 Persen

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.