Ini Alasan DPR Tolak Semua Calon Hakim Agung

PERISTIWA | 28 Mei 2019 19:01 Reporter : Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - DPR memutuskan untuk menolak semua calon Hakim Agung dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test beberapa waktu lalu. Penolakan itu juga disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (28/5).

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir memberikan laporan terkait proses Hakim Agung. Setelah itu, baru disahkan oleh pimpinan DPR dengan menanyakan pada peserta rapat yang hadir.

"Apakah bisa kita setujui laporan Komisi III," kata pimpinan rapat Agus Hermanto.

"Setuju," jawab kata peserta sidang.

Anggota Komisi III DPR Mohammad Syafi'i mengungkap alasan mengapa DPR memutuskan menolak para calon Hakim Agung. Salah satunya, karena masalah integritas.

"Ada yang punya usaha di luar profesi sebagai hakim yang paling tidak mempengaruhi pengambilan keputusan apabila menyangkut usaha yang ia kelola," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

"Kami berkesimpulan ada gangguan integritas sehingga kami tidak bisa menyetujui empat-empatnya," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Romo ini mengungkapkan, anggota Komisi III rata-rata sepakat ada masalah dalam dunia peradilan. Dia merasa ada kasus yang keputusannya seperti sengaja dipesan.

"Ada kesan yang sangat kuat yang dirasakan oleh anggota Komisi III itu putusannya seperti pesanan. Sehingga, ini sangat memberi pengaruh psikologis kepada Komisi III ketiga mengambil keputusan," ungkapnya.

Karena itu, Romo berharap nantinya Komisi Yudisial (KY) bisa memberikan nama calon hakim yang lebih baik lagi. Nama-nama itu harus memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.

"Saya kira KY dalam pengajuan ini lebih selektif dan benar-benar obyektif sehingga akan menghasilkan hakim agung yang benar-benar memenuhi kebutuhan rasa keadilan untuk dunia peradilan di Indonesia," ucapnya.

Diketahui, ada empat calon hakim agung yang mengikuti fit and proper test. Diantaranya Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji untuk kamar perdata, kemudian Cholidul Azhar untuk kamar agama dan Sartono untuk kamar TUN.

(mdk/fik)