Ini alasan pemerintah masukan tindak pidana korupsi ke RKUHP

Ini alasan pemerintah masukan tindak pidana korupsi ke RKUHP
PERISTIWA | 7 Juni 2018 22:35 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah tetap kukuh memasukkan tindak pidana korupsi ke dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal sejumlah pihak menilai hal itu bakal melemahkan KPK.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RKUHP Enny Nurbaningsih, mengatakan dimasukannya tipikor ke dalam RKUHP mempunyai alasan. Tujuannya untuk menyusun kodifikasi hukum pidana nasional.

Menurutnya, hal ini dilakukan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yang berada di luar KUHP, sehingga sistem hukum pidana nasional menjadi terintegrasi.

"Ini adalah bagian dari kodifikasi hukum pidana," ujar Enny di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (7/6).

Dia menegaskan, proses kodifikasi tersebut tidak akan menghilangkan sifat khusus UU Tipikor dalam penanganan kasus korupsi.

"Ya kan tetap, di UU-nya (UU Tipikor) masing-masing, tapi ada kodifikasinya, hanya delik pokoknya saja. Namanya juga kodifikasi hukum pidana," jelas Enny.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com (mdk/dan)

Baca juga:
Di hadapan pimpinan KPK, Wiranto tegaskan pemerintah tak berniat melemahkan
Buntu, pertemuan pemerintah-KPK bahas RKUHP dilanjutkan usai Lebaran
Laode sebut usulan KPK di revisi KUHP tak ada yang dimasukkan
Menko Polhukam: RKUHP sama sekali tidak ada niat melemahkan KPK
Delik pelanggaran HAM berat di RKUHP berpotensi hilangkan fungsi Komnas HAM
Tak libatkan KPK, penyusunan revisi KUHP dinilai tak transparan

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Pariwisata Banyuwangi Bersiap Menyambut New Normal

5