Ini Cara Ubah Nama Jalan dalam Paspor, Dijamin Gratis

Ini Cara Ubah Nama Jalan dalam Paspor, Dijamin Gratis
Urus Paspor Saat Pandemi Covid-19. ©2021 Merdeka.com
NEWS | 29 Juni 2022 17:18 Reporter : Henny Rachma Sari

Merdeka.com - Pemprov DKI mengubah 22 nama jalan di Jakarta. Nama jalan yang baru diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari sederet tokoh Betawi yang melegenda.

Lantas, sejumlah dokumen kependudukan seyogyanya juga harus diubah sesuai dengan nama jalan yang baru. Terkait perubahan data pada paspor, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan terdapat dua hal yang bisa dilakukan masyarakat saat mengalami hal ini.

"Pengubahan data alamat dapat dilakukan ketika seseorang melakukan penggantian paspor. Atau, jika penggantian nama jalan terjadi tidak lama setelah yang bersangkutan mengganti paspor, boleh menuliskan alamat terbarunya di halaman paling belakang. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena penulisan alamat baru tersebut tidak akan berdampak pada keabsahan paspor," kata Achmad dikutip laman imigrasi.go.id, Rabu (29/6).

Halaman biodata paspor sendiri sebenarnya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang paspor. Namun, informasi alamat tersimpan pada database Imigrasi.

Oleh karena itu, masyarakat tidak dituntut untuk mengubah alamatnya secepat mungkin.

"Mekanisme perubahan alamat pemegang paspor sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal perubahan status sipil seseorang. Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jadi ketika alamat di KTP sudah berubah, maka akan kita sesuaikan," tuturnya.

Oleh karena itu, Ia mengimbau agar masyarakat yang ingin melakukan penggantian paspor sekaligus mengubah informasi alamat di database Imigrasi untuk menyelesaikan proses perubahan data di Kantor Disdukcapil setempat terlebih dahulu.

Ketentuan yang terkait dengan data pemegang paspor terdapat pada Pasal 49 PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa pemohon paspor wajib melampirkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah dan Ijazah atau Surat Baptis. Di samping itu, pada Pasal 48 disebutkan bahwa paspor biasa dan paspor elektronik diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Adapun aturan perubahan alamat dijelaskan dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri (Permendagri)."

"Perubahan data pemegang paspor di SIMKIM tidak dikenakan biaya, pemohon hanya membayarkan PNBP permohonan penggantian paspor", kata Achmad. (mdk/rhm)

Baca juga:
Anies Ganti 22 Nama Jalan, Pemprov DKI Jemput Bola Layani Ubah Data Kependudukan
Pergantian Nama Jalan di Jakarta, Lurah Kalibata: Belum Ada Warga Urus Dokumen
Besok Warga Bisa Urus Dokumen Terdampak Perubahan Nama Jalan, Ini Lokasi & Jadwalnya
Reaksi Warga soal Perubahan Nama Jalan Warung Buncit Raya: Grup WA Ramai Protes
Penampakan Plang Nama Jl.Bang Pitung di Rawa Belong
Djarot ke Anies: DKI Lebih Baik Kembangkan Budaya Betawi daripada Ganti Nama Jalan

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini