Insentif Tenaga Medis Telah Masuk Proses Pengajuan dari Rumah Sakit

Insentif Tenaga Medis Telah Masuk Proses Pengajuan dari Rumah Sakit
PERISTIWA | 29 Mei 2020 13:42 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Kejelasan dana insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 akhirnya menemui titik terang. Proses saat ini, telah memasuki tahap pengajuan dari rumah sakit kepada pemerintah.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KoMPAK), Koesmedi mengatakan, proses pencairan dana insentif tenaga medis saat ini sedang menunggu pengajuan dari pihak rumah sakit.

"Betul masing-masing rumah sakit sedang mengajukan itu yang saya tau. Pengajuan itu nanti terkait lama kerja absen, surat keterangan, dan setelah itu di verifikasi," ujar Koesmedi saat dihubungi merdeka.com, Jumat (29/5).

Dia mengatakan jika saat ini dari pihak pemerintah telah meminta data-data dari rumah sakit yang bersangkutan untuk dapat mencairkan dana insentif itu.

"Sudah kok kan udah ditagih, Tapi untuk waktu prosesnya berapa lama belum tahu, saya cuman tahu dananya sudah ada begitu lengkap dan diverifikasi, lalu dibayar," terangnya.

"Ya diharapkan management segera dapat melengkapi persyaratan dan melakukan penagihan agar pelaksana, segera mendapat insentif nya," sambungnya.

1 dari 2 halaman

Kemenkeu Telah Siapkan Dananya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan insentif untuk tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Corona Covid-19. Sebelumnya beberapa tenaga medis menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan insentif seperti dijanjikan pemerintah.

"Sebanyak Rp1,9 triliun untuk nakes dan Rp60 miliar sudah dialokasikan ke DIPA Kemenkes. Namun, saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi data untuk 19 RS/UPT dan Pemerintah Daerah juga masih memverifikasi data untuk 110 RS/UPT," ungkap Staf Khusus Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Kemenkeu, Masyita Crystallin, melalui keterangannya, Kamis (28/5)

Pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan, yaitu sebesar Rp75 triliun yang disalurkan via Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rp3,5 triliun yang disalurkan melalui BNPB.

Adapun stimulus kesehatan ini direncanakan untuk tunjangan tenaga kesehatan (nakes), santunan bagi nakes yang meninggal karena Covid-19, Bantuan Iuran BPJS bagi 30 juta Peserta Mandiri (PBPU/BP), dan belanja kesehatan lainnya.

Masyita menerangkan, dokter spesialis akan mendapatkan tunjangan maksimal Rp15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp10 juta per bulan, perawat maksimal Rp7,5 juta per bulan, dan nakes lainnya maksimal Rp5 juta per bulan.

"Pemerintah berusaha maksimal untuk mendukung perjuangan tenaga kesehatan kita di garis depan. Namun, good governance harus tetap dijaga. Besarnya dana yang disalurkan juga harus tetap dikawal agar tepat sasaran. Oleh karenanya, Kemenkes tengah melakukan verifikasi dari data dan dokumen yang diberikan oleh RS/UPT dan Pemerintah Daerah" tambahnya.

2 dari 2 halaman

Tenaga Kesehatan di Daerah

Sementara untuk insentif nakes daerah, dialokasikan sebesar Rp3,7 Triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Kemenkes sedang menyusun rekomendasi untuk alokasi tiap daerah.

Sebanyak 56 RSUD/Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan untuk diverifikasi Kemenkes agar penyalurannya ke nakes yang memang menjadi pejuang medis di garis depan. Demi menjaga tata kelola yang baik, proses penyaluran (disbursement) harus melalui proses verifikasi data yang tidak mudah dan untuk penanganan Covid sebagian besar terpusat di Kemenkes.

Misalnya, untuk insentif nakes Kemenkes menerima laporan dari semua RS pusat maupun daerah. Untuk RS/UPT milik daerah pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

"Sementara itu untuk penanganan pasien Covid-19, verifikasi pasien dilakukan oleh BPJS. Namun, dilaporkan kepada Kemenkes untuk pencairan dananya," katanya.

Di luar APBN, sebenarnya daerah dapat pula langsung melakukan disbursement untuk pengeluaran yang bersumber dari APBD, ini di luar insentif tenaga medis yang sudah di cover APBN secara langsung.

"Saat ini ada sejumlah Rp30,6 triliun yang sedang menunggu proses dimasukkan ke dalam DIPA. Ini sudah termasuk Rp1,9 triliun yang telah dialokasikan sebelumnya. Sisanya sebesar Rp28,7 Triliun sedang menunggu proses dokumen pendukung dari Kemenkes, yang terdiri dari pencegahan dan pengendalian Covid, pelayanan laboratorium, pelayanan kesehatan termasuk rawat inap, kefarmasian dan alkes serta pengelolaan limbah medis dan penyebarluasan informasi," tambah Masyita.

Dengan besarnya stimulus kesehatan yang digelontorkan Pemerintah ini dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19 dan memperbaiki tata kelola ekosistem kesehatan di Indonesia. (mdk/fik)

Baca juga:
Masjid Kauman Semarang Kembali Gelar Salat Jumat di Tengah Pandemi
IGI Dorong Kemendikbud Tunda Tahun Ajaran Baru Hingga Januari 2021
Hingga April 2020, Sektor Jasa Keuangan Masih Stabil di Tengah Pandemi Corona
Pengusaha Harus Siap Hidup Berdampingan dengan Pandemi Corona
Uniknya Suporter Virtual Hadiri Pertandingan Sepak Bola di Denmark

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Menolak Bahaya Lebih Baik Daripada Mengejar Manfaat

5