IPK Indonesia Naik Jadi 40 Versi TII, Istana Ajak Semua Pihak Perangi Korupsi

PERISTIWA | 24 Januari 2020 12:39 Reporter : Supriatin

Merdeka.com - Transparency International Indonesia (TII) telah merilis indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia 2019. Menurut TII, IPK Indonesia naik menjadi 40 dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada poin 38.

Istana menyambut positif hasil survei tersebut. Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengatakan Istana bersyukur IPK Indonesia naik dua poin dari tahun 2018.

"Pemerintah bersyukur indeks persepsi korupsi (CPI) nasional naik dari 38 pada tahun 2018 menjadi 40 pada tahun 2019," kata Fadjroel di Jakarta, Jumat (24/1).

Fadjroel berharap IPK Indonesia tahun ini dan ke depannya terus mengalami peningkatan. Dia mengimbau semua pihak konsisten dalam memerangi korupsi.

"Mari bersama-sama kita perangi korupsi untuk mencapai Indonesia Maju," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Peneliti Transparency International Indonesia Wawan Suyatmiko pada Kamis (24/1) mengatakan IPK Indonesia pada 2019 naik dua poin menjadi 40 dari tadinya 38 pada 2018.

"CPIIndonesia tahun 2019 berada di skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2018 lalu," kata Wawan dilansir dari Antara.

TII merilis CPI 2019 yang mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

"Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama melawan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga keuangan dan bisnis serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif," ucap Wawan.

Indonesia memiliki skor yang sama dengan Burkina Faso, Guyana, Lesotho, Trinidad Tobago dan Kuwait. Meski demikian, posisi Indonesia masih jauh di bawah negara lain di ASEAN yaitu Singapura (85), Brunei Darussalam (60), dan Malaysia (53) namun masih di atas Timor Leste (38), Vietnam (37), Thailand (36), Filipina (34), Laos (29), Myanmar (29), Kamboja (20).

Data diambil hingga Oktober 2019. Sedangkan Negara dengan skor IPK 2019 terbesar adalah Denmark dan Selandia Baru pada skor 87, diikuti Finlandia (86), Singapura, Swedia dan Swis (85), Norwegia (84) dan Belanda (82), sementara IPK terendah adalah Somalia di posisi 180 (skor 9), Sudan Selatan (12) dan Suriah (13).

Terdapat empat sumber data yang menyumbang kenaikan CPI Indonesia pada 2019 yaitu Political Risk Service, IMD World Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultancy dan World Justice Project Rule of Law Index.

Sementara itu, empat dari sembilan indeks mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings(risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis), Bertelsmann Foundation Transformation Index(pemberian hukuman pada pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dan pemerintah mengendalikan korupsi),Economist Intelligence Unit Country Ratings(prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik, penyalahgunaan pada sumber daya publik, profesionalisme aparatur sipil, audit independen).

Berikutnya Varieties of Democracy(kedalaman korupsi politik, korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, korupsi di birokrasi, korupsi besar dan kecil yang mempengaruhi kebijakan publik). Sedangkan satu mengalami penurunan World Economic Forum EOS(suap dan pembayaran ekstra pada impor-ekspor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, kontrak perizinan dan putusan pengadilan).

"Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh IMD World Competitiveness Yearbook dengan peningkatan sebesar 10 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan korupsi dalam sistem politik. Sedangkan penurunan 4 poin dikontribusikan pada World Economic Forum EOS," ungkap Wawan.

Penurunan skor itu menurut Wawan dipicu oleh masih maraknya suap dan pembayaran ekstra pada proses ekspor-impor, pelayanan publik, pembayaran pajak tahunan, proses perizinan dan kontrak.

Artinya, selain upaya perbaikan sistem kemudahan berbisnis, peningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi politik juga bisa secara signifikan meningkatkan skor IPK Indonesia.

"Namun, tugas berat pembenahan sistem masih harus dituntaskan ke depan, yaitu bagaimana memutus relasi koruptif antara pejabat negara, pelayan publik, penegak hukum dan pebisnis," tutur Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasangko.

Di sisi lain, pembenahan lembaga-lembaga politik harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

"Partai politik harus menunjukkan komitmennya untuk mendukung prinsip persamaan di depan hukum dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi dan menghindari langkah-langkah yang justru mempromosikan impunitas bagi para koruptor. Dalam waktu bersamaan, penguatan independensi KPK harus menjadi agenda utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Dadang menjelaskan.

Untuk membuat kemajuan nyata melawan korupsi dan menciptakan iklim politik yang berintegritas, TII Indonesia menyarankan agar Presiden Joko Widodo memperkuat integritas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab pada pelayanan publik, pengawasan internal dan penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan).

"Mendukung dan melindungi masyarakat sipil dan media yang bebas dari tekanan dan ancaman pada pengungkapan korupsi dan memperkuat dan menjadikan KPK independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi," ungkap Dadang. (mdk/lia)

Baca juga:
TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40
Kejari Jember Tetapkan Pengusaha Muda Tersangka Korupsi Revitalisasi Pasar
KPK Periksa Bupati Sidoarjo Terkait Kasus Suap Infrastruktur
KPK Periksa Fahd El Fouz Terkait Korupsi di Kemenag
Eks Kadisperindag Jember Jadi Tersangka Korupsi Revitalisasi Pasar
Ekspresi Bupati Lampung Utara Nonaktif Usai Diperiksa KPK

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.