Istana: Kesimpulan Demokrat Absurd dan Kebablasan soal Jiwasraya

PERISTIWA | 20 Januari 2020 16:44 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Partai Demokrat mengaitkan posisi tersangka kasus Jiwasraya, Harry Prasetyo dengan jabatannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Bahkan Demokrat menduga, kasus Jiwasraya dikendalikan dari Istana, terlebih terjadi jelang Pemilu 2019.

Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menjawab tuduhan tersebut. Dia melihat, apa yang menjadi kesimpulan Demokrat sangat aneh.

"Persoalan Jiwasraya tidak bisa serta merta disebut korupsi, apalagi dikaitkan Pemilu 2019, unsur pidana masih diselidiki aparat penegak hukum. Kita tidak bisa serta merta mengaitkan Jiwasraya dengan pemilu. Itu kesimpulan yang absurd dan kebablasan," jelas Donny saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/1).

1 dari 3 halaman

Donny juga menegaskan, Istana sama sekali tidak mengendalikan apa-apa dalam kasus Jiwasraya. Dia justru mendukung proses hukum ditegakkan.

Penegak hukum harus menghukum para pihak yang terlibat. Sementara, para korban harus dikembalikan haknya.

"Harry Prasetyo masuk KSP setelah beliau selesai di Jiwasraya dan di periode kedua ini tidak lagi bergabung di KSP," tegas Donny.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman meminta Jaksa Agung menjelaskan detil kronologi terjadinya skandal Jiwasraya ini. Menurut dia, kasus ini masuk ke dalam kejahatan luar biasa.

"Jangan hanya soal hukum, bagi kami kasus Jiwasraya bukan kejahatan biasa, ini kejahatan luar biasa, halus mainannya. Maksud dan tujuannya tidak begitu jelas, tapi kurang lebih bisa dibaca menjelang pemilihan umum," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

2 dari 3 halaman

Benny mendesak Jaksa Agung juga memanggil menteri BUMN, Menteri Keuangan dan bos OJK untuk mengungkap kasus ini secara keseluruhan. Dia yakin, pihak-pihak tersebut ikut bertanggung jawab.

"Jadi bukan hanya follow the money, tetapi follow the people, follow the man. Kan gitu dia. Money man juga. Nah, kalau follow the man tadi, ada namanya siapa tadi. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mantan direktur keuangan, Harry Prasetyo," jelas Benny.

Politikus Demokrat itu yakin jika jaksa agung menggunakan metode ikuti siapa yang bermain maka akan ketemu ujung pangkalnya. Apalagi, Harry pernah menjabat di Istana.

"Kalau follow the people, follow the man. Maka apakah Harry Prasetyo ini yang pernah menjadi Tenaga Ahli utama KSP. Itu kan. Nah ini follow the people ini. Jadi, kalau si Harry Prasetyo tadi pernah menjadi direktur keuangan 2008-2018, kemudian Pak Jaksa Agung yang dia jadi Tenaga Ahli Utama di KSP itu tahun berapa?" terang Benny.

3 dari 3 halaman

Benny penasaran siapa yang membawa Harry masuk ke KSP. Dia juga meminta Jaksa Agung mengungkap hal tersebut.

"Follow the money, susah. Ikut manusianya. Harry Prasetyo pernah di KSP dua tahun atau lima tahun atau setahun. Dan menjadi tenaga ahli utama di sana, mestinya dipanggil, siapa yang bawa dia ke sana. Kan gitu Pak," tegas Benny.

Benny pun curiga, Jiwasraya ini ada kaitannya dengan Pemilu 2019. Sebab, dia yakin korupsi besar tersebut terjadi menjelang Pemilu 2019.

"Jangan jangan follow the money follow the people tadi ada hubungannya dengan pemilihan umum 2019 yang lalu. Kan gitu Pak. Ya aku gak tahu itulah. Tapi ini kan ada konsistensi Pak, ada kasus Jiwasraya ini main begitu canggih begitu halus, dari Istana dikendalikan, kan gitu, kalau betul Istana," tambah dia.

"Makanya saya ingin tahu. Apa betul, kok lama-lama istana ini jadi bungkam maling maling ini, gimana. Ini harus dibuka. Harus dibuka. Tapi kan saya enggak tahu. Betul enggak. Jangan jangan Prasetyo yang lain, makanya saya tanya. Apa betul yang dimaksudkan ini," tutup dia. (mdk/rnd)

Baca juga:
Moeldoko Sebut KSP Sudah Tak Ada Hubungan dengan Tersangka Jiwasraya Hary
Anggota DPR Soroti Minimnya Pengawasan OJK di Kasus Jiwasraya
Demokrat: Tersangka Jiwasraya Pernah di KSP, Korupsi Terjadi Jelang Pemilu 2019
Jaksa Agung Telusuri Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya
Mantan Dirut Jiwasraya Diperiksa Kejagung di Gedung KPK

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.