Istana Soal Perppu Corona: Tidak Ada Konsep Kebal Hukum

Istana Soal Perppu Corona: Tidak Ada Konsep Kebal Hukum
PERISTIWA | 9 April 2020 14:16 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona menuai pro dan kontra. Salah satunya yaitu dalam peraturan tersebut dinilai membuat pengambil kebijakan kebal hukum.

Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menepis bahwa Perppu tersebut kebal hukum. Dia menjelaskan dalam latar belakang kebijakan tersebut diperuntukkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Tidak ada konsep kebal hukum. Itu kesimpulan yang salah. Dalam melakukan analisis itu tidak boleh digeneralisir. Dalam konsep pidana pun ada konsep 'mens rea'," kata Dini pada merdeka.com, Kamis (9/4).

Dini menjelaskan dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini para pejabat mempunyai tugas yang berat terkait dengan pengeluaran anggaran. Dia menjelaskan hal tersebut juga sudah tertuang dalam aturan tersebut yang menjelaskan bahwa pengeluaran anggaran dianggap biaya krisis dan bukan kerugian negara.

"Para pejabat harus diberikan jaminan perlindungan yang cukup bahwa anggaran tersebut adalah dikeluarkan dalam rangka krisis dan sesuai instruksi/kebijakan yang diambil Pemerintah dalam rangka mengatasi krisis. Jadi kata kuncinya adalah 'sesuai instruksi/kebijakan Pemerintah'," jelas Dini.

Sementara itu, sistem pengawasan pengguna dana tersebut sedang dipersiapkan oleh pemerintah. "Dari Perppu itu kan nanti akan ada beberapa peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang akan mengatur hal-hal yang lebih teknis lagi," jelas Dini.

1 dari 1 halaman

Kritik

Sebelumnya diketahui, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan menuai kritik. Apalagi, dalam salah satu pasalnya berisi tentang pejabat pemerintah yang tak bisa dipidana.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam surat terbukanya menyinggung soal penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. SBY mengingatkan pemerintah agar jangan sampai kewenangan untuk mengelola keuangan negara berada di satu tangan.

Kritikan yang sama datang dari Presiden PKS Sohibul Iman. Sohibul melihat Perppu No 1 tahun 2020 berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga khawatir Perppu ini menimbulkan kasus korupsi seperti skandal BLBI.

"Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoritarianisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokrasi kita," kritik Sohibul Iman dalam surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip merdeka.com, Kamis (9/4).

Pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi wabah Corona. Sejumlah program telah disiapkan, mulai dari bantuan untuk rakyat miskin, subsidi listrik, hingga pembelian alat kesehatan untuk perang melawan Corona.

Dalam Perppu No 1 tahun 2020, penggunaan uang negara tercantum dalam pasal 25 Ketentuan Penutup. Pasal ini mengatur mengenai keuangan negara yang digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dari pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian negara.

Pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini juga tak bisa dituntut secara perdata maupun pidana bila melakukan malaadministrasi. (mdk/eko)

Baca juga:
Ini 4 Kebijakan Perpajakan di Perppu Corona, Termasuk Pajak Dagang Online
PKS Sebut Mayoritas Fraksi DPR Minta Pasal 27 Perppu Corona Dihapus
PAN Minta Pemerintah Dengar Saran SBY Agar Perppu Corona Tak Langgar Konstitusi
Perppu Corona: Pemerintah Punya Kewenangan Suntik Modal LPS
Politikus Demokrat Minta Penegak Hukum Awasi Rp405,1 T di Perppu Corona

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami