Iuran BPJS Naik Jadi Kado 'Istimewa' Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19

Iuran BPJS Naik Jadi Kado 'Istimewa' Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19
Presiden Joko Widodo. ©2020 Merdeka.com
NEWS | 15 Mei 2020 03:20 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan yang mengejutkan publik dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II dan kelas III pada 2021. Beleid ini berlaku mulai 1 Juli 2020 sesuai isi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal, ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada tahun 2019. Putusan itu keluar pada 31 Maret 2020. MA mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Dalam Pasal 34 Perpres itu, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

Praktis keputusan tersebut membuat pemerintah dihujani kritik banyak pihak. Salah satu yang menjerit adalah peserta mandiri yang didominasi kelompok masyarakat pekerja informal dan golongan kelas menengah ke bawah. Mereka jadi kelompok yang sangat terdampak ekonominya akibat Covid-19.

Baca Selanjutnya: Bikin Rakyat Menjerit dan Makin...

Halaman

(mdk/ray)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami