Merdeka.com - Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) sampai sekarang belum memperpanjang izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dimana SKT tersebut akan habis pada 20 Juni 2019 mendatang.
"Sampai sekarang belum ada pengajuan untuk memperpanjang SKT," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta, Senin (10/6).
Senada, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, meski waktunya tinggal 10 hari lagi, semuanya tergantung dari FPI sendiri.
"Ini kan tergantung mereka. Kan mengajukan ini tak ada batasnya, sampai batas tertentu sampai masanya habis. Kita tunggu aja," ujarnya.
Menurutnya, dalam undang-undang tak disebutkan ada batas waktu jika masa SKT itu sudah habis. Sehingga nanti FPI boleh mengajukan jika lewat dari masa berlakunya.
"Boleh juga, boleh. Masalahnya di undang-undang itu enggak ada batas waktu kalau tanggal sekian, atau batas waktunya sekian, nah itu enggak ada," jelasnya.
Soedarmo tak menyebut jika masa berlakunya habis, FPI tak boleh eksis. "Kalau dia memang belum mengajukan, berarti dia tak memiliki izin. Gitu aja. Tak punya SKT," jelasnya.
Dia mengungkapkan, Ormas tak mendapatkan SKT maka tidak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Terlebih tak bisa mendapatkan dana hibah.
"Kalau Ormas dapat SKT mereka ada pelayanan dari pemerintah. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan sama dengan pemerintah, misal untuk pembinaan, kerjasama kegiatan, dapat hibah. Kalau Ormas enggak dapat SKT, mereka tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah," ungkap Soedarmo.
"Kan mungkin (yang pegang SKT) bisa dapat hibah Pemerintah atau pemerintah daerah. Kalau mereka enggak punya SKT enggak dapat pelayanan itu. Itu saja, tidak ada fasilitas dari pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/fik)
FPI Ajukan Penangguhan Penahanan Warga yang Hanya Ikut-ikutan Kerusuhan 22 Mei
Polisi dan FPI Halau Massa di Flyover Slipi
Pemulung Temukan Muntahan Paus Senilai Rp 10 Miliar
Habis 20 Juni 2019, FPI Belum Juga Urus Perpanjang Izin Ormas
Mendagri Pertimbangkan Petisi Setop Izin FPI
Izin FPI Habis Juni 2019, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Politikus PKS Bela FPI: Yang Jelas Buat Huru-Hara OPM, Kenapa Tidak Buat Petisi?
Kemendagri: FPI Belum Mengajukan Perpanjangan Izin
Novel Bamukmin: Yang Meminta FPI Distop Adalah Pengkhianat Agama
Pendeta di Pelalawan Dianiaya Saudara dan Ayah Kandung saat Persiapan Natal
Polisi Buru Suami Diduga Bunuh Istri Siri di Makassar
6 Rempah-Rempah yang Bisa Membantu Kamu untuk Menurunkan Berat Badan
18 Anak Kobra Ditemukan di Kamar Mandi Warga Kembangan
Analisa Ular Kobra Masuk Pemukiman Warga dan Cara Mengatasinya
Replika Pohon Natal di Sleman City Mall Terbakar
5 Anak Kobra di Pasar Kemiri Muka Ditangkap, Salah Satunya yang Gigit Pedagang
47 Warga di Sukabumi Keracunan Hidangan Maulid
Kepala BNPT Minta Ribut-ribut Soal Perbedaan Dihentikan
BNN Razia Tempat Hiburan Malam di Jakbar, 4 Pengunjung Terindikasi Konsumsi Narkoba
Gempa Magnitudo 5,5 di Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
Agnez Mo 'Semprot' Orang yang Suka Nyinyir dan Julid, Penonton Langsung Heboh
Jasad Bayi Perempuan di Kolong Flyover Ciputat Ditemukan di Tumpukan Sampah
Ditjen PAS Ungkap Penyelundupan Narkoba ke Lapas Pakai Drone
Bus Pariwisata Angkut Peziarah Terbakar di Ciamis
Libur Natal & Tahun Baru, Anyer Diprediksi Sepi Pengunjung Dampak Tsunami Tahun Lalu
Penyelundupan Singa dan Leopard Sindikat Internasional Digagalkan Polisi
Seorang Nenek Meninggal Ditabrak Moge, Cucunya Luka Parah
MUI: Label Makanan Halal Cegah Kontaminasi Resto Sudah Bersertifikat
Aksi Nyentrik 4 Menteri Jokowi Manggung di Nitilaku UGM, Teten dan Edhy Pakai Wig
30 Butir Telur Ular Kobra Menetas di Bekasi, Warga Ketakutan
Perbaikan Rumah Ambruk di Matraman Dilakukan Setelah Proyek Saluran Air Selesai
KPK Harap Jokowi Segera Umumkan Hasil Investigasi Kasus Novel Baswedan
Pencak Silat Diakui UNESCO Sebagai Warisan Budaya Dunia
Batuk darah Bisa Jadi Salah Salah Satu Gejala Penyakit Tuberkolosis
DKI Belum Minta Persetujuan Kemenhub Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama
Geramnya Mantan Menteri Susi: Saya Menolak jadi Orang Bodoh
Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan