Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah Diharapkan Tuntaskan Masalah HAM

PERISTIWA | 18 Oktober 2019 22:43 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Pemerintah diharapkan memprioritaskan masalah HAM setelah kembali terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB untuk kelima kalinya. Hal ini juga harus menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR agar memperhatikan persoalan HAM.

"Ini posisi yang penting sebenarnya tidak cuma sekadar menempatkan gigi yang lebih tajam di dunia internasional. Tapi juga semacam hal yang digunakan untuk mengingatkan parlemen dan pemerintahan terpilih Indonesia 2019-2024 agar lebih memprioritaskan hak asasi manusia," kata Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia, Puri Kencana Putri, di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Puri mengatakan, posisi ini sekaligus mematahkan pernyataan yang pernah dikeluarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa HAM tidak terlalu penting di Indonesia.

Menurut dia, posisi di dewan HAM PBB ini menjadikan pemerintah memiliki rangkaian produk hukum yang pro hak asasi manusia, pro akuntabilitas, dan yang terpenting pro korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Puri mengingatkan pemerintah juga jangan tebang pilih dalam menangani persoalan HAM. Dia mengatakan, saat Indonesia mendapatkan jatah putaran ketiga universal periodic review pada 2017, komitmen pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM tak menjawab rekomendasi penyelesaian kasus HAM berat.

"Mereka hanya menjawab ada dua kasus yang menjadi prioritas penyelesaian yaitu kasus Wasior dan Wamena. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya tebang pilih kasus Wasior dan Wamena saja. Artinya semua kasus harus mendapatkan treatment yang tepat, harus mendapatkan proses akuntabilitas yang tepat dan ini harus menjadi hal yang harus dibicarakan serius tidak hanya eksekutif tapi juga parlemen," ujar dia.

"Artinya harus ada komunikasi yang lancar dan transparan dari parlemen dan eksekutif untuk menjawab tantangan hukum dan HAM di Indonesia," tutupnya.

Baca juga:
Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan Prioritaskan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM
Keluarga Korban Pelanggaran HAM 98 Menolak Prabowo Masuk Kabinet Jokowi
Kasus Pelanggaran HAM Berat Disebut Mandek, Ini Penjelasan Jaksa Agung
Aksi Kamisan ke-594 di Istana Negara
Saudi Tawarkan Pembebasan Aktivis Perempuan Asal Keluarga Bungkam Soal Penyiksaan
Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Atas Pelanggaran HAM
Pramono Anung Sebut Persoalan HAM Bukan Hal Utama

(mdk/gil)

TOPIK TERKAIT