Jadi Wamen ATR/BPN, Surya Tjandra Diminta Berantas Mafia Sertifikat Tanah

PERISTIWA | 25 Oktober 2019 17:04 Reporter : Moh. Kadafi

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ditunjuknya Surya Tjandra menjadi Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua DPW PSI Provinsi Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto berharap Surya Tjandra bisa memberikan kontribusi yang positif dan memberantas mafia sertifikat tanah palsu di Indonesia khususnya di Bali.

"Harapan kami tentu Bro Surya ini memberikan kontribusi yang positif. Bekerja semaksimal mungkin di tata ruang BPN. Karena bagaimanapun di kementerian ini kita tidak bisa pungkiri masalah-masalah serius yang harus diselesaikan. Terutama mafia-mafia sertifikat (tanah) palsu dan sebagainya. Sehingga dengan ketegasan beliau bisa membantu," kata saat Adi dihubungi, Jumat (25/10).

Adi menjelaskan, mafia-mafia sertifikat tanah palsu masih ada di Indonesia dan juga di Bali. Sehingga, hal ini menjadi harapan PSI Provinsi Bali untuk mendukung Surya Tjandra memberantas mafia-mafia itu.

"Iya harapan kami seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri ada yang seperti itu masih. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya sosok wakil menteri bisa melengkapi menteri yang terpilih dan mereka bisa bekerja secara beriringan," ujarnya.

Selain itu Adi juga berharap, Surya Tjandra juga mempunyai kebijakan-kebijakan terkait tata ruang yang efeknya lebih baik ke depannya.

"Sehingga ke depannya seperti di Bali juga efeknya lebih baik dan kita tahu juga bahwa Bali ini punya Perda yang mengatur ketertinggian bangunan. Jadi tentunya tata ruang ini menjadi permasalahan besar ke depannya kalau memang tidak ditata dari sekarang tentu ke depan tambah runyam," ujarnya.

Baca juga:
Kadin Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah Penyebab Daya Saing RI Lemah
Harga Tanah di Papua Lebih Tinggi 2 Kali Lipat Ganjal Rencana Pembangunan Istana
Diburu Pengusaha, Harga Tanah di Ibu Kota Baru Naik Tajam Hingga Rp500 Juta
Jurus Pemerintah Hindari Spekulan Di Ibu Kota Baru
Pemerintah Diingatkan Wajib Kuasai Lahan Ibu Kota Baru Cegah Praktik Spekulan
Bos Bappenas: Jangan Mimpi jadi Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

(mdk/cob)