Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Setelah Jokowi Keluarkan Kepres

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Setelah Jokowi Keluarkan Kepres
Bundaran HI Macet. ©2012 Merdeka.com
NEWS | 18 Januari 2022 16:53 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) tidak langsung dicabut setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) disahkan.

Sesuai UU IKN, Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Kepres terkait tanggal pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN Nusantara dengan Keputusan Presiden," bunyi Pasal 39 ayat (1) UU IKN, seperti dikutip merdeka.com, selasa (18/1).

Pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

"Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden," demikian bunyi pasal 4 ayat (3).

Setelah Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara ditetapkan, maka ketentuan kedudukan, fungsi, kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan peran Jakarta dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 41 ayat (1) UU IKN.

Pada ayat (2) diatur waktu paling lama dua tahun sejak UU IKN diundangkan untuk dilakukan revisi terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Revisi itu, dalam ayat (3), berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

RUU IKN Panja 18 Januari 20... by Djoko Poerwanto

Perubahan terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur kekhususan Jakarta.

"Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta," jelas Pasal 41 ayat (4) UU IKN.

Baca juga:
Pemerintah Pastikan Tak Gunakan Utang Jangka Panjang Bangun Ibu Kota Nusantara
Pemimpin Ibu Kota Baru Diusulkan dari Pemerintah & Swasta Punya Pengalaman Birokrasi
Bangun Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi, ini Pandangan Menkeu Sri Mulyani
Anies Gandeng Pakar Kaji Dampak Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Perda Dianggap Tak Berlaku selama Proses Pemindahan Ibu Kota Nusantara
Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Pemimpin Ibu Kota Negara Nusantara

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami