Jaksa Agung akan Jewer Bawahan yang Tak Independen Saat Pilkada 2020

PERISTIWA | 7 November 2019 18:03 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pihaknya akan menjaga independensi dalam Pilkada 2020. Kata dia, jika ada jajarannya yang tidak independen maka dia akan menghukumnya.

"(Anggota tidak independen?) Ya dijewer lah," kata Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Burhan juga menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan politik. Serta pemilihannya sebagai Jaksa Agung juga berdasarkan profesionalitas.

"Saya pasti. Gini, saya ini diangkat sebagai profesional. Tidak ada hubungannya dengan politik. Artinya saya tidak akan berpolitik di situ. Artinya saya tidak akan membawa kejaksaan ke arah politik," ucapnya.

1 dari 2 halaman

Tito Berpengalaman Pilkada Serentak

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menjalankan salah satu tugas besar yakni penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Soal itu, dia yakin cukup punya pengalaman khususnya dalam berkoordinasi bersama pihak terkait.

"Saya kira saya saat ini sudah sering kali berkoordinasi. Saya kan jadi Kapolri sudah tiga tahun, bukan maksud membanggakan diri, tahun 2017 itu ada 171 Pilkada, kemudian ada pemilu serentak dengan pemilu presiden dengan parlemen tingkat pusat daerah," tutur Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

2 dari 2 halaman

Koordinasi Polri dan Kemendagri

Tito menyatakan, dalam setiap penyelenggaraan tersebut sudah terbiasa berhubungan dan berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri.

"Saya cukup paham di mana posisi Polri, di mana posisi Kemendagri, sampai sedekat itu," jelas dia. (mdk/ded)

Baca juga:
Jaksa Agung Burhanuddin: Saya Diangkat oleh Presiden Profesional Bukan Diajukan PDIP
Petinggi Demokrat dan NasDem Saling Sindir Soal Jaksa Agung dari Parpol
Di DPR, Jaksa Agung Ungkap Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat
Ini Penjelasan Jaksa Agung Burhanuddin Tentang Proses Pelaksanaan Pidana Mati
Jaksa Agung Jabarkan Program di Depan Komisi III DPR
DPR Gelar Rapat Perdana dengan Jaksa Agung