Jaksa Agung Menang Banding soal Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Menang Banding soal Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat
Jaksa Agung lantik Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan beberapa pejabat eselon II. ©2020 Merdeka.com
NEWS | 10 Maret 2021 12:32 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memenangkan upaya banding Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku tergugat atas pernyataannya yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukanlah pelanggaran HAM berat.

Upaya banding tersebut untuk melawan gugatan yang dilayangkan pihak penggugat dalam hal ini Maria Katarina Sumarsih dan Ho Kim Ngo yang bernaung di bawah Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).

"Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat (Jaksa Agung). Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor, 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding," sebut ketua majelis hakim Sulistyo yang dikutip dari putusan PT TUN Jakarta, Rabu (10/3).

Selain itu, majelis hakim juga turut menerima eksepsi atau keberatan yang dilayangkan tergugat sebagaimana pada hurif C menyebut gugatan penggugat prematur dapat diterima oleh Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Tanggal 4 November 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri.

"Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat pada Huruf C. Gugatan Penggugat Prematur," sebutnya.

Kemudian, hakim menyebutkan karena Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Terbanding/Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan.

"Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Tidak Dapat Diterima. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan sebesar Rp250.000," ujarnya.



"Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 oleh Sulistyo, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II," tambahnya.

Baca Selanjutnya: Jaksa Agung Ajukan Banding...

Halaman

(mdk/rnd)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami