Jaksa Agung Minta Jajaran Totalitas Kawal Pengendalian Covid-19 Selama PPKM

Jaksa Agung Minta Jajaran Totalitas Kawal Pengendalian Covid-19 Selama PPKM
Jaksa Agung ST Burhanuddin bicara kasus Jiwasraya. ©Liputan6.com/Johan Tallo
PERISTIWA | 22 Juli 2021 12:17 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajarannya di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) fokus dalam isu-isu pengendalian selama Pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan dalam rangka menyabut Hari Bhakti Adhyaksa ke-61.

"Indonesia sedang mengalami darurat kesehatan, oleh karena itu pelibatan Kejaksaan dalam pengendalian pandemi Covid-19 haruslah totalitas, gunakan seluruh sumber daya dan kewenangan untuk mengamankan dan mensukseskan PPKM Darurat," kata Burhanuddin seperti dikutip, Kamis (22/7).

Adapun, Burhanuddin menjelaskan isu-isu yang jadi sorotan untuk dituntaskan oleh jajaran Korps Adhiyaksa seperti isu kelangkaan obat dan gas oksigen di tengah pandemi Covid-19.

"Perlu diingatkan agar Kejaksaan dapat lebih fokus pada isu-isu kelangkaan obat dan kelangkaan gas oksigen, saya yakin pengalaman dan sumber daya saudara sekalian mampu mengurai permasalahan tersebut," ujar dia.

Sementara itu dalam hal penegakan hukum bagi setiap pelanggar PPKM, dia mengimbau kepada para jajarannya harus memperhatikan dua aspek pendekatan yaitu, pertama penegakan hukum dengan mengedepankan sisi humanisme, perlakukan para pelanggar dengan sopan, penuh dengan sikap empati dan pelayanan baik.

"Tujuan utama kegiatan kita untuk melindungi masyarakat, jangan dudukan masyarakat pelanggar PPKM sebagai penjahat, mereka saat ini sedang susah bertahan untuk hidup," kata dia.

Sedangkan aspek kedua, terkait penindakan yaitu pengenaan sanksi bagi para pelanggar PPKM, penerapan sanksi haruslah berkeadilan dengan dijalankan secara tegas (tanpa pandang bulu), terukur (perhatikan efek jera), dan edukatif (kedepankan sisi hati nurani).

"Dalam hal ini ada berbagai tingkatan sanksi, mulai dari sanksi yang paling ringan berupa teguran, sanksi sosial, sampai dengan sanksi kurungan badan. Artinya ada pilihan untuk menjatuhkan jenis dan berat sanksi, oleh karena itu jangan sampai saudara salah pilih dalam menjatuhkan sanksi, bijaksanalah dalam menjatuhkan sanksi, selalu kedepankan nilai kemanfaatan," tukas dia.

Sementara bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang saat ini daerahnya tidak masuk dalam PPKM, Burhanuddin meminta untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, berkoordinasi dengan Forkompimda dan satgas Covid-19 setempat.

"Pastikan di wilayah saudara tidak terjadi kelangkaan obat dan tabung oksigen serta pastikan wilayah saudara telah siap mengantisipasi manakala terjadi lonjakan paparan Covid-19 di wilayah saudara," ujarnya.

"Serta bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan penelusuran bersama, pastikan tidak ada penimbunan dan pastikan tidak ada oknum yang mempermainkan harga ditengah kesulitan bangsa, tangkap dan tindak tegas jika ditemukan oknum yang memanfaatkan situasi ini," tandasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
Gubernur: 64 Persen Penduduk Jawa Barat Dapat Bantuan Sosial Selama PPKM
Menag Minta Masyarakat di PPKM Level 3-4 hingga Zona Oranye Tetap Beribadah di Rumah
Wapres Minta Jatim Percepat Salurkan Bansos Covid-19
Kota Cirebon Perpanjang PPKM, Sekda: Tetap Ada Penyekatan dan Pemadaman PJU
PPKM Level 3-4, Penyekatan di Jakarta dan Sekitarnya Masih Sama
Gubernur Riau Siapkan Aturan PPKM Level 3 di Pekanbaru

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami