Jaksa Agung minta Tommy Suharto serahkan Gedung Granadi

PERISTIWA | 16 Juli 2018 23:31 Reporter : Sania Mashabi

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan Hutomo Mandala alias Tommy Soeharto yang merupakan putera dari Presiden Kedua Soeharto menyerahkan Gedung Granadi yang berkaitan dengan yayasan supersemar. Bagi Prasetyo itu merupakan sebuah kewajiban.

"Darimana asalnya kita harapkan mereka segera memenuhi kewajibannya," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7).

Prasetyo menilai ada kelihaian dari pihak Tommy. Sebab sempat terdengar dalih bahwa Gedung Granadi itu tak hanya terdiri dari satu nama yayasan, tetapi lebih dari satu yayasan.

"Itulah lihainya mereka saya rasa. Rupanya Granadi itu saya terima laporannya diatasnamakan yayasan. Yayasan itu kan dulu pendirinya siapa pemiliknya dan darimana sumber keuangannya. Itu nanti akan kita bicarakan dengan pihak pengadilan ya," ungkapnya.

Lanjutnya, supersemar juga telah membayar sedikit kewajibannya pada negara dengan membayar sebesar 300 Miliar. Dari 4 Triliun yang harus dibayar.

"Yang pasti memang supersemar itu sendiri sebagian sudah berhasil kita dapatkan hasil dari kewajiban supersemar untuk membayar sejumlah uang kepada negara," ungkapnya.

"Jumlahnya sampai saat ini sekitar 300-an miliar yang kita dapatkan dari 4 Triliun yang harusnya masuk," sambungnya.

Prasetyo selalu mengimbau pihak pengadilan segera mengeksekusi kasus supersemar ini. Dia berharap akan selalu ada kemajuan dari penanganan kasus tersebut.

"Kita selalu meminta kepada pengadilan untuk segera secepatnya untuk melakukan eksekusi. Kita mengajukan permintaan untuk segera dilaksanakan yang kita harapkan nanti makin ada kemajuan," ucapnya.


Jaksa Agung nilai aset First Travel diambil untuk negara sebuah kesalahan
Tangkap 130 buronan, Jaksa Agung kirim pesan 'Mereka tidak akan tidur nyenyak'
Belum lakukan eksekusi, Kejagung tunggu sikap resmi Aman soal vonis mati
Jaksa Agung terkendala UU buat selesaikan kasus HAM masa lalu, butuh bantuan DPR
Jaksa Agung sebut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu terkendala bukti
Komisi III gelar rapat kerja dengan Jaksa Agung bahas evaluasi kinerja

(mdk/eko)