Jaksa Kejari Surakarta Tersangka Suap Lelang Proyek Diserahkan ke KPK

PERISTIWA | 21 Agustus 2019 15:43 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SSL terlibat kasus suap proyek yang dikawal oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

"Kejaksaan Agung yang menyerahkan satu orang tersangka SSL, yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka," tutur Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Satriawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Tidak sendirian, lanjut Febri, satu jaksa lagi turut menjadi tersangka kasus tersebut yakni Jaksa Anggota TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri (ESF).

"Satu orang sudah kami amankan saat Operasi Tangkap Tangan yaitu jaksa ESF. Satu lagi SSL belum kami amankan dan tadi diantarkan oleh Kejaksaan Agung. Tadi ada Jamintel, Jamwas, yang datang berkoordinasi di sini. Tentu kami hargai dan ucapkan terima kasih," jelas dia.

Febri menyebut, upaya itu diharapkan dapat semakin membentuk kesepahaman agar koordinasi penyelesaian kasus tersebut berjalan lancar.

"Karena pasti tim akan membutuhkan pemeriksaan saksi-saksi dari kejaksaan atau pun dari pihak-pihak yang lain. Dengan komitmen yang sama bahwa kasus ini harus dituntaskan, harapannya ke depan kasus ini dapat dituntaskan dengan lebih baik dan lancar," Febri menandaskan.

Sementara itu, Satriawan kini masih menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK. Setelah itu baru akan ditentukan langsung tidaknya dilakukan penahanan terhadapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Yogyakarta.

Dua tersangka adalah Jaksa Anggota TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri (ESF) dan Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL), selaku penerima suap.

Sementara satu tersangka lagi adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan (GYA), selaku pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, kasus ini berawal ketika Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan lelang pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, dengan pagu anggaran sebesar Rp10,89 miliar.

Proyek tersebut dikawal oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

"Dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, salah satu anggota Tim TP4D ini adalah ESF (Eka Safitra)," tutur Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Menurut Alexander, Eka Safitra memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta bernama Satriawan Sulaksono (SSL). Saitriawan lah yang mengenalkan Eka kepada Gabriella Yuan Ana (GYA), Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri yang juga mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP tersebut.

"Eka bersama pihak-pihak dari PT Manira Arta Rama Mandiri yaitu Direktur Utama Gabriella, Direktur Novi Hartono (NVA) dan Komisarisnya, melakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan tersebut dapat mengikuti dan memenangkan lelang," jelas dia.

Hal tersebut, lanjut Alexander, dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang, besaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maupun besaran harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi atay persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan milik GYA. Selain itu, ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang.

Kemudian, Eka selaku tim TP4D mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim (ALN) untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan Tenaga Ahli K3.

"ESF mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusahaan GYA bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang," ujar Alexander.

Gabriella, Novi, dan satu orang lagi berinisial NAA, kemudian menggunakan bendera perusahaan lain yaitu PT Widoro Kandang (PT WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PT PBMS) untuk mengikuti lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Penawaran yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan GYA pun mendapat peringkat 1 dan 3 pada penilaian lelang. Pada tanggal 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar.

Setelahnya, para pihak terkait diduga menyepakati komitmen fee sebesar 5 persen dari nilai proyek.

Alexander mengatakan, terdapat tiga kali realisasi pemberian uang. Pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, kemudian 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan.

"Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019," terang Alexander.

Hanya saja, sebelum sisa 2 persen fee itu direalisasikan, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Senin 19 Agustus 2019 atau pada saat pembayaran 1,5 persen fee atau sebesar Rp110.870.000.

Penyidik pun mengamankan uang tersebut dari tangan Eka di kediamannya yang diserahkan menggunakan kantong plastik hitam.

Reporter: Nanda Perdana

Baca juga:
Jaksa Agung Serahkan Tersangka OTT Satriawan Sulaksono ke KPK
Jaksa Eka yang Ditahan KPK Kasus Suap Baru 8 Bulan Tinggal di Kontrakan Kota Solo
Dicari KPK, Jaksa Kejari Solo Satriawan Sudah 3 Hari Bolos Kerja
Ekspresi Jaksa Kejari Yogyakarta Saat Ditahan KPK
Diminta KPK Menyerahkan Diri, Jaksa Satriawan Menghilang Dari Rumah
KPK Tahan Jaksa Tersangka Suap Lelang Proyek Yogyakarta

(mdk/rhm)