Jateng Bidik Tuntaskan Kemiskinan dengan 'Bersenjata' Pendidikan

PERISTIWA | 4 September 2019 19:28 Reporter : Haris Kurniawan

Merdeka.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sejak 2014 hingga 2019 angka kemiskinan Jawa Tengah menurun lebih dari satu juta jiwa. Terhitung per Maret 2014 hingga Maret 2019, angka kemiskinan Jateng turun dari 4.836.450 menjadi 3.743.230 jiwa.

Namun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menargetkan penurunan yang lebih signifikan di periode kedua kepemimpinannya. Bersama Taj Yasin, Ganjar membidik sektor pendidikan sebagai pengungkit utama pengentasan kemiskinan.

Hal ini diilhami oleh keberhasilan SMK Jawa Tengah menghasilkan tenaga kerja terampil sehingga mendapatkan gaji tinggi di perusahaan besar.

"Lulusan-lulusan SMK Jawa Tengah gajinya 9 juta hingga 25 juta lho. Mereka dari keluarga miskin 100 persen, maka otomatis dengan gaji segitu strata ekonomi keluarganya langsung terangkat," jelas Ganjar.

SMK Jawa Tengah yang kini baru ada tiga unit di Semarang, Purbalingga, dan Pati, akan dikembangkan. Tahun 2020 telah dianggarkan pembangunan untuk 15 SMK boarding school khusus siswa miskin. Seluruh siswanya gratis biaya pendidikan, buku, seragam, praktikum serta diasramakan dengan pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.

"Kita pusatkan di 15 kabupaten yang masih kategori miskin di Jawa Tengah," tegas Ganjar.

Tahun depan pula, Jateng memulai program sekolah gratis. Meski ketinggalan dari Jawa Timur yang sudah memulai sejak tahun ajaran 2019, namun Jateng boleh berbangga karena gaji guru honorer SMA/SMK sudah setara UMK.

"Kita memang mulai dari tenaga pendidik dulu agar sejahtera, maka guru honorer harus UMK. Tahun depan seluruh siswa SMA/SMK gratis biaya pendidikan," katanya.

Ganjar telah mengkalkulasi setidaknya butuh Rp 1,6 triliun untuk membiayai pendidikan gratis. Program ini pun telah ia sampaikan di hadapan 120 anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 yang baru dilantik Selasa (3/9).

"Saya minta teman-teman DPRD ini untuk ikut mendukung politik anggaran pendidikan, kita pastikan tahun ajaran depan siswa SMA SMK dan SLB bebas SPP," katanya.

Menurut Ganjar, jika biaya pendidikan di-cover pemerintah, maka satu beban hidup warga miskin berkurang. Uangnya bisa digunakan menutup kebutuhan lain.

Selain program tersebut, lanjut Ganjar, tahun ini pihaknya juga menggenjot program beasiswa 10.000 siswa miskin, Jamkesda 901.770 jiwa , bantuan tunai untuk 12.764 warga nonproduktif, pembangunan 25 ribu rumah layak huni, sambungan listrik murah 15000 kepala keluarga, dan jambanisasi 10 ribu kepala keluarga.

"Per Maret 2019 posisi kemiskinan kita di 10,8 persen, tahun 2020 kita targetkan 9,8 persen," tegas Ganjar.

(mdk/hrs)