Jawab Mahfud, KPK Ungkap Jokowi Konsen Pada Kasus Heli AW 101 dan Petral

PERISTIWA | 12 November 2019 13:38 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud sebelumnya menyebut KPK belum menindaklanjuti laporan kasus kakap yang pernah dilaporkan Jokowi.

Komisioner KPK, LaodeSyarif, mengaku tidak tahu kasus mana yang dimaksud Mahfud. "Jadi dari apa yang disampaikan Menko Polhukam di salah satu acara terbuka untuk umum kemarin kita belum mengetahui kasus apa yang dimaksud," kata Laode lewat pesan singkat diterima, Selasa (12/11).

Namun sejauh pengetahuan Laode, ada dua kasus yang menjadi konsen utama Presiden, pertama soal Heli AW 101 dan kedua soal Kasus PES/ Petral. Dua kasus ini masih ditangani KPK.

"Memang ada dua kasus dan itu sudah kita tangani meski butuh waktu (mengungkapnya)," katanya.

Baca juga:
Mahfud Md: Jokowi Pernah Laporkan Kasus Korupsi Kakap Tapi Tak Ditindaklanjuti KPK
Mahfud Sebut Jokowi Bukan Tak Ingin, Tapi Belum Putuskan Terbitkan Perppu KPK
Jokowi: Urusan Rangkulan Surya Paloh dan Sohibul Iman Hanya Masalah Kecemburuan
Ketika Novel Baswedan 'Hopeless' pada Jokowi Soal Kasusnya
Jokowi Puji Airlangga Disebut Berdasarkan Data Akurat dan Obyektif
Presiden Jokowi Minta Bunga KUR Kembali Diturunkan di 2020
Makna di Balik Dua Pelukan Surya Paloh dengan Jokowi dan Sohibul Iman

1 dari 2 halaman

Kasus Heli AW 101 dan Kasus PES/Petral

Laode menambahkan, untuk Kasus Heli AW 101, KPK menangani satu orang pihak swasta sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer.

"Jadi KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK," terang Laode.

Sedangkan untuk kasus PES/Petral, lanjut Laode, perkara ini masih proses penyidikan oleh KPK. KPK pun telah menetapkan satu orang tersangka.

"Dalam perkara ini, kami membutuhkan penelusuran bukti lintas negara sehingga perlu kerjasama Internasional yg kuat," jelas Laode.

Lebih dari itu, untuk kasus PES/Petral, Laode menyatakan kerumitan kasus ini dikarenakan melibatkan beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, United Arab Emirate, Singapore, British Virgin Island.

"Sayangnya hanya dua negara yang mau membantu sedang dua negara lain tidak kooperatif," lanjut dia.

Menurut Laode, kesulitan lainnya dari kasus PES/Petral dikarenakan kasus ini melibatkan sejumlah 'perusahaan cangkang' di beberapa negara 'save heaven' seperti BVI.

"Jadi kami berharap semua pihak dapat mendukung penanganan perkara tersebut," harap Laode.

Laode meminta semua pihak dapat mengerti bahwa pengungkapan sebuah kasus perkara korupsi harus didasarkan pada alat bukti dan kemampuan memperoleh alat bukti yang sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan UU serta sikap koperatif pihak yang dipanggil KPK.

"Jadi kami persilakan saja, silakan datang ke KPK jika memang ada yang perlu diketahui penanganannya," tegas Laode.

2 dari 2 halaman

Jokowi Laporkan kasus Kakap ke KPK

Menko Polhukam Mahfud Md bercerita di hadapan Kelompok Masyarakat Sipil soal tanda tanya besar Presiden Jokowi soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung memproses laporannya. Menurut Mahfud, Presiden Jokowi pernah melaporkan kasus-kasus besar secara langsung namun tak pernah ada kelanjutannya.

"Presiden menunjukkan (kepada Mahfud), saya sudah menampakkan dengan laporan ke KPK tetapi tak terungkap," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin 11 November 2019, malam.

Mahfud melanjutkan, saat itu dirinya ditunjukkan Presiden Jokowi yang menurutnya hal itu adalah dugaan tindak pidana korupsi kelas kakap. Kendati, Presiden Jokowi mengklaim hingga sampai saat ini KPK tak kunjung memberi tindak lanjutnya.

"Presiden menyebut beberapa kasus yang luar biasa, saya ngelaporin sendiri, kata presiden, kami sudah laporkan kasus ini tapi tidak disentuh sampai sekarang," ujar Mahfud meniru ucapan Jokowi.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/lia)

Baca juga:
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan I Nyoman Dhamantra
VIDEO: Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak, KPK Bilang 'Penetapan Tersangka Sudah Sah'
Kasus Suap Distribusi Gula, KPK Periksa 2 Dirut PTPN
KPK Periksa Dirut PTPN IX Iryanto Hutagaol Terkait Suap Distribusi Gula