Jawab Otto Hasibuan, Kejagung Jelaskan Dasar Hukum Penjarakan Djoko Tjandra

Jawab Otto Hasibuan, Kejagung Jelaskan Dasar Hukum Penjarakan Djoko Tjandra
PERISTIWA | 4 Agustus 2020 10:07 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan mempertanyakan dasar hukum kliennya ditahan usai ditangkap di Malaysia. Menurut Otto, penahanan Djoko tidak berdasar.

Namun, Kejagung menegaskan, Djoko Tjandra dieksekusi atas putusan PK Mahkamah Agung (MA). Djoko dieksekusi di Rutan kelas I Jakarta Pusat.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono menjelaskan, pidana dua tahun terhadap Djoko Tjandra telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi Djoko Tjandra sehubungan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009.

Dalam putusan itu, kata Hari, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman pidana dua tahun. Djoko juga dihukum membayar denda sebesar Rp15 juta, subsider tiga bulan penjara.

Sementara itu, barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali No. 0999.045197 atas nama PT. Era Giat Prima dengan saldo Rp 546.468.544.738 dirampas untuk dikembalikan pada negara.

Atas dasar itu, Kejagung melakukan eksekusi penahanan terhadap Djoko Tjandra. Hal itu juga sudah sesuai dengan 270 KUHAP, pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

"Bahwa putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa telah melaksanakan eksekusi pada hari Jum’at, tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan cara memasukan ke rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani pidana penjara selama 2 dan denda sebesar Rp15 juta," jelas Hari kepada wartawan, Selasa (4/8).

Sedangkan terhadap eksekusi selebihnya termasuk uang sebesar Rp. 546.468.544.738, telah dilaksanakan oleh Jaksa pada tahun 2009.

Hari kembali menjelaskan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Hal ini tentu berbeda dengan pengertian ‘penahanan’ yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang," jelas Hari lagi.

Baca Selanjutnya: Protes Otto Hasibuan...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami