Jelang Pilkada, Bawaslu Solo Waspadai Politik Uang dan Netralitas ASN

PERISTIWA | 28 November 2019 01:31 Reporter : Arie Sunaryo

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo mulai melakukan berbagai langkah menjelang pelaksanaan Pilkada 2020. Selain politik uang, mereka juga mewaspadai netralitas dari aparatur sipil negara (ASN), terutama saat di media sosial.

Terkait politik uang, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Solo Poppy Kusuma meminta masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terlibat di dalamnya. Sesuai aturan, siapapun yang terbukti melanggar, baik pemberi maupun penerima akan dikenai sanksi.

"Kami mengajak memprediksi kasus politik uang paling kencang dalam Pilwalkot Solo. Sebab aturan yang dipakai dalam Pemilu berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," ujar Poppy saat rapat kerja teknis dengan media pada Pilkada tahun 2020 di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Rabu (27//11).

Dalam Pemilu, dikatakannya, aturan yang dipakai adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan Pilkada yang dipakai adalah UU Nomor 10 Tahun 2016. Jika di Pemilu, sanksi hanya ada pada pemberi, namun di Pilkada sanksinya bisa dikenakan bagi pemberi dan penerima.

"Ini akan membuat suasana Pilkada menjadi berbeda. Meski pemilih yang menerima tidak mengetahui apa apa dan sekedar menerima, namun akan tetap dikenai sanksi seperti yang memberi," terangnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai langkah. Diantaranya merintis kampung pengawas partisipatif, membuat kampung anti politik uang.

1 dari 1 halaman

Jaga Netralitas ASN

Terkait netralitas ASN terutama di media sosial (medsos), Bawaslu akan memperkuat pengawasan. Dalam menindaklanjuti dugaan ASN yang tidak netral di medsos, baik temuan atau laporan, Bawaslu harus memiliki bukti yang kuat. Sehingga dapat melakukan penanganan sesuai prosedur yang ada.

"Penanganan akan kita lakukan, baik klarifikasi maupun pemanggilan terhadap ASN yang bersangkutan dan pejabat di atasnya," katanya.

Selanjutnya, lanjut dia, Bawaslu membuat berita acara, kesimpulan dan rekomendasi untuk diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Setelah di KASN baru mereka yang membuat kewenangan, apakah rekomendasinya berupa sanksi sedang atau berat.

"Jadi Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada KASN. Tetapi penanganan awal terhadap netralitas ASN tetap di Bawaslu," pungkas dia. (mdk/fik)

Baca juga:
PDIP Buat Aturan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Melalui DPD dan DPP, FX Rudy Heran
Menakar Peluang Gibran di Pilkada Solo 2020
Sohibul Soal Kans PKS Dukung Gibran di Pilwalkot Solo: Tergantung Suasana Batin DPW
26 Kelompok Relawan Dukung Gibran di Pilkada Solo
Tanggapi Cuitan Iwan Fals Soal Presiden, Gibran Mengaku Fokus Jadi Wali Kota Dulu
Relawan Pendukung Gibran di Pilkada Solo Terus Bermunculan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.