Jokowi dan Kemkominfo Digugat ke PTUN karena Blokir Internet di Papua dan Papua Barat

PERISTIWA | 22 Januari 2020 13:06 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh tim advokasi pembela kebebasan pers, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR.

Gugatan dilayangkan kepada Jokowi dan Kemenkominfo lantaran dianggap menyalahi kekuasaan atas pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 hingga September 2019.

Muhammad Isnur dari YLBHI selaku koordinator tim advokasi mengatakan, saat pemadaman terjadi, pihaknya sempat beberapa kali bertanya langsung kepada pihak Kemenkominfo soal landasan hukum terkait dipadamkannya internet di Papua dan Papua Barat.

"Kominfo tidak bisa menjawab, mereka berargumen ini hanya pesanan dari kira-kira lembaga keamanan. Jadi mereka tidak punya landasan hukum memadamkan internet," ujar Isnur di PTUN, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Isnur, sejatinya pemerintah sebelum melakukan tindakan harus memiliki landasan hukum. Jika tidak, menurut Isnur, tindakan pemerintah itu sama saja menyalahgunakan kekuasaan.

"Pemerintah harus berlandaskan hukum, kalau tidak ada dasar hukum berarti mereka sewenang-wenang. Dalam hal ini kami mendalilkan ke hakim bahwa pemerintah dalam memadamkan internet itu abuse of power," kata dia.

Sementara itu, Deputi Koordinator Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan, gugatan dilayangkan agar pemerintah tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari. Sebab, pemadaman internet yang dia sebut sepihak ini menyebabkan banyak kerugian.

"Ini sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah untuk tidak sembarangan melakukan pemadaman. Ini bisa kita bilang sepihak yah. Kalau pemerintah mengatakan pembatasan sepihak ini dilakukan untuk menghindari adanya hoaks di Papua, tapi kita juga sama-sama tahu persoalan dengan pembatasan atau perlambatan internet ini justru menimbulkan banyak kerugian yang lebih besar dari sekedar hoaks,"

"Karena begini, pemerintah mengatakan untuk menghindari adanya hoaks yang berkembang di Papua pada saat itu, justru dengan perlambatan internet ini membuat teman-teman jurnalis yang ada di Papua tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada publik," kata Putri.

Gugatan terhadap pemerintah di PTUN sudah memasuki sidang perdana dengan pembacaan materi pokok gugatan. Tergugat satu yakni Kemenkominfo dan tergugat dua Presiden Joko Widodo.

Dalam sidang pada Rabu (22/1), hanya mendengarkan materi pokok gugatan dan jawaban dari pihak tergugat satu karena pihak tergugat dua tak hadir. Hakim ketua Nelvy Christin pun menunda sidang hingga pekan depan, Rabu 29 Januari 2020.

Sidang rencananya akan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat dua.

Reporter: Fachrur Rozie (mdk/gil)

Baca juga:
Banjir Investasi dan Bantuan Asing di Ibu Kota Baru
Kode Mulus Sandiaga Uno Maju Capres 2024, Bagaimana dengan Prabowo?
Jokowi Siapkan 3 Peraturan Pemerintah dan 4 Perpres tentang KPK
Mimpi Besar Jokowi Jadikan Labuan Bajo Kawasan Wisata Super Premium
Jokowi Sulap Puncak Waringin Labuan Bajo Jadi Creatif Hub, Apa Itu?
Jokowi Resmikan Hotel Bintang 4 di Labuan Bajo, Tengok Fasilitasnya
Omnibus Law dan Kontroversi di Sekitarnya

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.