Jokowi Minta Mahfud MD Kawal Pengusutan Kasus Korupsi Besar dan Pelanggaran HAM

PERISTIWA | 11 Desember 2019 13:52 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengawal penuntasan kasus korupsi besar. Jokowi ingin pemberantasan korupsi di berbagai sektor dapat lebih efektif ke depannya.

"Karena banyak sekali (kasus korupsi) yang besar-besar belum terjamah. Dan saya diminta ikut mengawal pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh," kata Mahfud usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Selain itu, Mahfud juga diminta untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat dilakukan dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

1 dari 1 halaman

Adapun RUU KKR menjadi salah satu Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2020. RUU KKR ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan HAM yang mandek.

"Ya untuk menyelesaikan masalah yang macet, karena sudah belasan tahun reformasi kita ingin menyelesaikan masalah HAM masa lalu," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah telah memetakan masalah-masalah pelanggaran HAM masa lalu yang sebagiannya sudah diadili. Dia menuturkan ada banyak pelanggaran HAM masa lalu yang sulit diungkap sebab pelaku maupun korban serta saksi-saksi sudah tidak ada.

"Bagaimana misalnya kalau diminta visum atas korban tahun 84? Siapa yang mau visum? Petrus (penembak misterius) itu, kan itu sudah tidak ada bukti, saksi-saksi, pelaku. Seperti itu yang akan diselesaikan," ujarnya.

Reporter: Lizsa Egeham (mdk/ray)

Baca juga:
Apa Mungkin Koruptor di Indonesia Dihukum Mati?
Jokowi Kantongi Nama Dewan Pengawas KPK, Mahfud Sebut Bakal Ada Kejutan
UU Tipikor Sudah Beri Raung Bagi Hakim untuk Hukum Mati Koruptor
Mahfud MD: Harus Dimaklumi Penuntasan Kasus HAM Lambat Karena Demokrasi
Mahfud MD Klaim Sejak 98 Penegakan HAM Dilakukan Lebih Sungguh dan Maju

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.