Jokowi: Pemangkasan Eselon Tak Potong Pendapatan, Jangan Dipelintir!

PERISTIWA | 13 November 2019 16:38 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemangkasan eselon tidak akan memengaruhi pendapatan para aparatur sipil negara (ASN). Jokowi menjelaskan bahwa pemangkasan eselon eselon bertujuan mempercepat proses birokrasi di Indonesia.

"Tolong dijelaskan kita tidak ingin memotong pendapatan, income, hanya ingin memotong kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana, tapi sekarang berkurang mempelintir," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC, Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa selama ini dirinya melihat proses birokrasi di Indonesia yang ruwet. Bahkan, kata Jokowi, perputaran satu surat saja bisa memakan waktu hingga empat bulan.

"Eselon I,II,III,IV harus mulai kita lihat, dipangkas agar lebih sederhana organisasi sehingga tidak dari sini ke sini, ke sini naik ke sini," ucapnya.

"Empat bulan saya muter, saya pernah dong ngikutin surat dari mana muter-muter eselon IV (ke) III itu berapa meja. Gimana mau cepat kalau diteruskan," jelas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu pun menyayangkan hal tersebut. Untuk itu, Jokowi berharap pemangkasan eselon dapat mengefektifkan kerja pejabat serta mempercepat pengambilan keputusan.

"Tapi ini (pemangkasan eselon) hanya memotong struktural dan fungsional, tapi tidak memotong pendapatan," ujar dia.

1 dari 1 halaman

Pemangkasan Eselon Upaya Pemerintah dalam Reformasi Birokrasi

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, menjelaskan jika langkah pemerintah melakukan perampingan eselon bertujuan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat.

Perampingan eselon dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Dikatakan jika perampingan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

"Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek," ujar Pratikno, seperti dikutip Jumat 8 November 2019.

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali menjadikan instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang.

Reporter: Lisza Egeham (mdk/rhm)

Baca juga:
Sederhanakan Aturan, Presiden Jokowi Segera Bentuk Badan Regulasi Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Setop Buat Perda yang Membebani Masyarakat, Setop!
Jokowi Minta Kepala Daerah dan Penegak Hukum Bersinergi
Jokowi Hadiri Rakornas Indonesia Maju di Sentul
Pramono Anung Sebut Jokowi Sudah Putuskan Nama-nama Jambin, Jamdatun dan Jampidum