Jokowi Perintahkan Mendikbud Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

PERISTIWA | 21 Juni 2019 13:22 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menilai, dalam pelaksanaannya, kebijakan bisa berbeda dengan penerapan di lapangan.

"Sudah saya perintahkan kepada menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda," ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten, Jumat (21/6).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sistem PPDB zonasi tak bisa diterapkan sama di setiap daerah karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, menurut Jokowi, kebijakan tersebut perlu untuk dievaluasi.

"Setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi," ucapnya.

Sebelumnya, Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menuai polemik. Bahkan, ratusan wali murid di Surabaya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Kegeraman para wali murid terhadap disampaikan melalui aksi tolak sistem zonasi PPDB 2019 di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo, Rabu (19/6) siang.

"Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud!" teriak juru bicara aksi yang mengatasnamakan Komunitas Orang Tua Peduli Anak (Kompak), Sawitri dalam orasinya.

Diakui Sawitri, sistem zonasi sebenarnya baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan. Namun belum bisa diterapkan saat ini. Dia mencontohkan infrastruktur sekolah yang masih minim, sementara anak didik semakin banyak.

"Kalau memang ada kompetisi, kompetisi yang bagaimana? Ini yang harus ada prinsip keadilan untuk pemerataan," jelasnya.

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Sistem Zonasi PPDB 2019 Bikin Gaduh, Presiden Jokowi Diminta Copot Mendikbud
Ada 23 Ribu Siswa SD Lulus, Tangsel Hanya punya Kuota 7 Ribu Kursi SMP
Diprotes Wali Murid, PPDB 2019 di Jatim Dihentikan Sementara
Tolak Zonasi PPDB 2019, Pendemo di Surabaya Adang Mobil Dinas
Tinjau Pendaftaran Siswa Baru, Sekda Depok Sebut Banyak Orang Tua Terkena Hoaks
Jelang PPDB, Pemohon Legalisasi Berkas Kependudukan di Solo Naik 400 Persen

(mdk/fik)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com