Kabid Kanwil Kemenag Jatim Akui Ada Perintah Iuran untuk Menteri Agama

PERISTIWA | 16 Oktober 2019 18:05 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada KPK menghadirkan sejumlah saksi pada sidang penerimaan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama yang diduga dilakukan oleh mantan Ketum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy alias Rommy.

Satu saksi dari Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jawa Timur, Zuhri mengakui adanya perintah iuran untuk kedatangan Menteri Agama Lukman Hakim, dan Sekjen Kemenag.

Perintah iuran tersebut datang dari Haris Hasanudin yang saat itu sedang dalam proses pencalonan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Zuhri mengaku tak tahu menahu alasan atau latar belakang pengumpulan uang untuk Lukman.

"Saya tidak tahu, cuma disuruh kumpulkan, Rp40 juta saya hitung," ujar Zuhri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

"Siapa yang perintah kumpulkan?" tanya jaksa.

"Atas perintah Pak Haris," jawab Zuhri.

Setelah terkumpul, lanjut Zuhri, uang diberikan kepada Humas Kanwil Kemenag Jawa Timur bernama Markus. Setelahnya, Zuhri menegaskan tak tahu lagi uang tersebut diserahkan ke siapa.

"Tahu tidak pihak Pak Menteri menerima?" tanya jaksa.

"Tidak tahu," jawab Zuhri.

Diketahui, Rommy didakwa menerima suap bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, berupa uang sebesar Rp325 juta dari Haris Hasanudin. Rommy dianggap melakukan intervensi atas pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Dalam surat dakwaan dijelaskan pada pertengahan Desember 2018, Kementerian Agama mengumumkan seleksi jabatan untuk pengisian Kakanwil, termasuk Provinsi Jawa Timur. Haris, yang menjabat sebagai Pelaksana tugas Kakanwil Jatim saat itu mendaftarkan diri dalam seleksi.

Namun, Haris tidak lulus ke tahap selanjutnya karena masalah administrasi. Ia diketahui masih menjalani masa sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun karena indisipliner.

Haris kemudian berniat meminta bantuan kepada Menteri Agama Lukman. Namun, karena sulit bertemu, Haris menyampaikan tujuannya bertemu Lukman kepada Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer.

Musyaffa justru mengarahkan agar Haris berkomunikasi dengan Rommy. Sebab, Rommy dianggap memiliki hubungan dekat dengan Lukman sebagai Menag karena berada di satu naungan partai.

"Oleh Musyaffa Noer disarankan menemui terdakwa (Rommy) selaku anggota DPR sekaligus Ketua Umum PPP, mengingat Menteri Agama Lukman adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan terdakwa," ucapnya.

Haris mengikuti arahan Musyaffa dengan mendatangi kediaman Rommy di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepada Rommy, Haris menyampaikan keinginannya bertemu Lukman dan berharap agar bisa masuk dalam daftar seleksi calon Kakanwil Jawa Timur. Rommy mengamini permintaan Haris.

Tanpa menyebutkan lokasi pertemuan, Rommy memerintahkan Lukman agar Haris tetap lolos seleksi administrasi. Atas dasar itu lah Lukman mengarahkan Sekretaris Jenderal Kemenag Muhammad Nur Kholis agar memasukan nama Haris sebagai peserta seleksi. Nama Haris kemudian dimasukan oleh panitia pelaksana seleksi bernama Ahmadi.

Haris kemudian berterima kasih kepada Rommy dengan memberikan uang Rp5 juta karena ia masih bisa masuk ke daftar peserta seleksi.

Namun Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) mengirimkan surat ke Kementerian Agama, mempertanyakan alasan Haris tetap lolos seleksi sementara secara administrasi tidak diperkenankan.

"Lukman Hakim Saifuddin tetap menginginkan Haris Hasanudin diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Lukman meminta Sekjen agar tidak mengeliminasi Haris. Sampai akhirnya nama Haris pun tetap bercokol sebagai peserta dan terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Atas dasar itu Haris kembali memberikan uang Rp250 juta kepada Rommy di kediamannya.

Atas penerimaan suap itu Rommy didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga:
Ekspresi Romahurmuziy Saat Simak Keterangan Saksi
Ekspresi Romahurmuziy Saat Eksepsi Ditolak Hakim
VIDEO: Hakim Tolak Eksepsi Mantan Anggota DPR Romahurmuziy
Putusan Sela Hakim Tolak Eksepsinya, Romi Akan Ajukan Banding
Hakim Tolak Eksepsi Romahurmuziy
Sidang Suap Jual-Beli Jabatan, M Romahurmuziy Bacakan Nota Eksepsi

(mdk/eko)