Kaget, Waketum MUI Minta Densus 88 Jelaskan Soal Penangkapan Ketum PDRI Farid Okbah
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta kepada Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror segera menjelaskan terkait penangkapan terhadap Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Okbah.
"Kita meminta Densus 88 agar bisa menjelaskan hal ini sejelas-jelasnya kepada publik," kata Anwar dalam keterangannya, kepada merdeka.com, Selasa (16/11).
Anwar pun mengaku tak percaya jika Farid Okbah yang dikenalnya sebagai ulama antikekerasan haruslah diringkus oleh Densus 88 yang artinya dia turut terlibat dalam tindak pidana terorisme.
"Bagi saya, pribadi jelas benar-benar sangat mencengangkan dan mengagetkan karena kalau yang bersangkutan itu ditangkap oleh densus 88 tentu itu pasti terkait dengan masalah terorisme," ujarnya.
"Pertanyaan saya tindakan apa yang telah dilakukan oleh farid okbah yang terkait dengan terorisme. Sebab sepanjang pengetahuan saya yang bersangkutan adalah seorang ulama yang anti dengan tindak kekerasan tapi kok dia ditangkap oleh Densus 88," tambahnya.
Sehingga, Anwar meminta supaya Densus 88 segera menjelaskan alasan penangkapan tersebut. Karena, jika hal itu tak cepat dijelaskan bisa berimbas terhadap citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Sebab meskipun yang bertindak ini adalah Densus 88 tetapi yang terkena getahnya tentu adalah Presiden Jokowi," tuturnya.
Pasalnya, Anwar memandang jika saat ini telah banyak pihak yang mencoba menggiring untuk membuat citra negatif pemerintahan Presiden Jokowi atas perselisihan dengan para ulama. Termasuk atas penangkapan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia.
"Saya terus terang tidak yakin dan tidak percaya. Saya tidak yakin presiden jokowi akan memerintahkan hal itu. Untuk itu saya meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penangkapan ini supaya juga menjaga nama baik Pak Jokowi sebagai presiden," tuturnya.
Di sisi lain, Anwar juga menyarankan kepada Densus 88 untuk memantau terlebih dahulu sebelum bertindak kepada orang- orang yang telah dicurigai berpotensi mengarah kepada terorisme.
"Maka sebaiknya densus 88 menemui mereka terlebih dahulu lalu memberikan peringatan dan penjelasan-penjelasan kepada yang bersangkutan dengan baik sehingga mereka akan mengevaluasi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mereka tidak perlu ditangkap seperti sekarang ini," tuturnya.
Diketahui, Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, untuk Farid diamankan di Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, pada Selasa (16/11), sekitar pukul 04.43 WIB.
"Keterlibatan sepuh atau Dewan Syuro JI. Kemudian anggota Dewan Syariah BM ABA, kemudian tahun 2018 dia ikut memberikan uang tunai untuk Perisai Nusantara Esa," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (16/11).
Kemudian, dirinya juga ikut memberikan solusi kepada terduga lainnya Arif Siswanto (AS) yang ditangkap terkait dengan pengamanan anggota JI pasca penangkapan Aji Parawijayanto (PW) dengan membuat wadah baru.
"Adapun partai yang dibentuk oleh FAO adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI," ujarnya.
Selain itu, untuk Ahmad Zain disebutnya ditangkap di Perumahan Pondok Melati Indah di Jalan Merapi 1, RT 02, RW 05, Blok A5 No 8, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Ia ditangkap sekitar pukul 04.39 Wib.
"Yang bersangkutan keterlibatannya adalah sebagai Dewan Syuro JI. Kemudian selain itu, yang bersangkutan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat BM Abdurrahman Bin Auf," sebutnya.
Selanjutnya, untuk Anung Al-Hamat (AA) ditangkap Densus di Jalan Raya Legok Blok Masjid, RT 02, RW 03, Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pria yang bekerja sebagai dosen ini ditangkap pukul 05.49 Wib.
"Keterlibatan anggota Pengawas Perisai Nusantara Esa tahun 2017. Pengurus atas sebagai pengawas kelompok Jamaah Islamiyah," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar justru menanyakan kapan KPU RI mengirimkan undangan kepadanya.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaBerikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya