Kajian KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor

Kajian KPK: 82 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Sponsor
Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com
PERISTIWA | 11 September 2020 15:25 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkap, berdasarkan hasil kajian KPK 82 persen calon kepala daerah tidak dibiayai uang sendiri. Melainkan disponsori oleh pihak ketiga.

"Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada 82 persen calon kepala daerah itu, 82 persen didanai oleh sponsor bukan didanai pribadinya," katanya dalam konferensi pers bersama Menkopolhukam Mahfud MD bertajuk 'Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi' secara daring, Jumat (11/9).

"Sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," tambahnya.

Oleh sebab itu, salah satu rekomendasi KPK terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 adalah perlu ada kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Supaya bisa menelusuri aliran dana mencurigakan pasangan calon dan politik uang di Pilkada 2020.

"Perlu kerjasama dan koordinasi dengan PPATK karena PPATK sebagai analis transaksi keuangan memiliki kemampuan untuk mentrace transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan sebagai money politic," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Mengamini pernyataan Ghufron tersebut Menkopolhukam...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami