Kapolri Idham Azis: Pengelolaan SIM, STNK dan BPKB Tetap di Tangan Polri

Kapolri Idham Azis: Pengelolaan SIM, STNK dan BPKB Tetap di Tangan Polri
PERISTIWA | 11 Februari 2020 20:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan bahwa proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetap dipegang oleh Polri.

Awalan menurut Idham tersiar kabar adanya rencana memindahkan proses pembuatan ketiga surat tersebut ke Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.

"Wacana itu saya sudah duduk bicara ketika Ratas (rapat terbatas) dengan Menhub jadi tidak ada wacana itu. Tetap pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri," tegas Kapolri di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (11/2/2020).

Idham menerangkan, Kemenhub justru mewacanakan untuk mengambil dua peran pengelolaan, yakini pengelolaan Jembatan Timbang dan Terminal. Namun untuk hal itu, pihaknya akan bertemu dengan Kemenhub guna membicarakannya.

"Tapi itu nantinya itu kita akan duduk bersama membangun komunikasi. Apakah nanti dituangkan dalam PP, apakah perubahan UU nanti kami sudah siapkan tim kajian dari Kemenhub juga menyiapkan tim kajian dan nanti akan duduk bersama," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, sebagaimana dikutip dari Antara, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi masih mempercayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pembuatan SIM dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).

"Sudah dikelola dengan baik oleh Polri, yang paling penting Polri itu memiliki organ-organ di tingkat dua bahkan kecamatan," kata Menhub usai penandatanganan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Menurut dia, Kemenhub tidak memiliki kelembagaan di daerah seperti yang sudah dibangun Polri hingga saat ini.

"Menjadi tidak efisien apabila membuat lembaga baru di sana (daerah), menurut saya pengelolaan Polri sudah bagus, biar kami dukung kegiatan Polri," katanya.

Menhub menuturkan kalaupun ada kerja sama dengan Polri, yakni untuk pengamanan jembatan timbang dan terminal.

"Kalaupun kami diminta untuk sedikit menambah, saya sudah konsultasi dengan Kapolri, saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal karena ada 'law enforcement' (penegakan hukum), tentunya nanti di-back up oleh polisi. Supaya jangan mengganggu tim dari Polri, dua tempat saja di terminal dan jembatan timbang," katanya. (mdk/ded)

Baca juga:
Kata Menhub Budi soal Wacana Penerbitan SIM & STNK Dialihkan dari Polri ke Kemenhub
Polri Dinilai Masih Relevan Menerbitkan SIM, STNK dan BPKB
RUU LLAJ Masuk Prolegnas 2020, Ini Lima Poin yang akan Dibahas
Tak Terima Ditilang, Pemuda Asal Bekasi Rampas Ponsel Milik Polisi di Jakbar
Sepekan Tilang Elektronik Berlaku, Pelanggaran Terbanyak Motor Masuk Jalur Busway
Parkir Ganjil Genap Berlaku, Lalu Lintas Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk Lancar

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami