Kasus Bank Century, Bibit Samad sebut ada tidak motif jahat di kebijakan Boediono?

PERISTIWA | 29 April 2018 15:30 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Penanganan korupsi dana talangan terhadap Bank Century masih tersendat dengan beragam kendala, salah satunya menentukan mens rea oleh pihak lain. Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto mengatakan unsur tersebut wajib ada dalam proses penyidikan selanjutnya.

Bibit menuturkan guna melihat ada tidaknya mens rea penggunaan dana talangan tersebut, KPK harus mengetahui motif kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

"Ada motif apa? Ada motif lain tidak? Motif itu dilihat juga dari penggunaan dana itu benar tidak untuk kepentingan itu?" ujar Bibit, Jakarta Pusat, Minggu (29/4).

Dia mengatakan, guna menentukan motif tidak baik dalam pengelolaan dana talangan perlu ditelisik lebih jauh. Namun saat disinggung ada tidaknya niat jahat dalam peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu, dia enggan berkomentar lebih jauh.

"Tergantung itikad baiknya ada enggak? Kalau kita bisa buktikan tidak ada ya bisa dihukum. Masalahnya di situ (menentukan mens rea)," ujarnya.

Sebelumnya, PN Jaksel dalam putusan praperadilan memerintahkan KPK menindaklanjuti vonis Mahkamah Agung (MA) atas Budi Mulya yang menjadi terdakwa perkara korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout dari Bank Indonesia (BI) untuk Bank Century.

Putusan PN Jaksel itu memerintahkan KPK menjerat Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang disebutkan dalam dakwaan atas Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian/kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Baca juga:
Soal kasus bailout Bank Century, Bibit Samad sebut jangan berpatokan pada waktu
Mantan pimpinan KPK ungkap sulitnya usut kasus Bank Century
Hakim Effendy dimutasi karena perintahkan KPK tetapkan Boediono tersangka
Kasus Century disebut bakal pengaruhi elektabilitas Demokrat di 2019
Soal mutasi hakim praperadilan kasus Century, KY ingatkan tak boleh ada intervensi

(mdk/dan)