Kasus Jiwasraya Dinilai Karena Kealpaan OJK

PERISTIWA | 19 Januari 2020 00:32 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Penulis Buku Skandal Jiwasraya, Teddy Mihelde Yamin mengatakan, kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya menunjukkan absennya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dia bahkan menyatakan terjadi pembiaran atas kasus ini.

"Ini salah satu kealpaan OJK. Kalau kita bicara OJK. OJK adalah bagian dari badan pengawas keuangan yang dibentuk negara. Di sini saya kita kecolongan OJK. Kecolongan dan artinya negara absen menentukan sikapnya dan terjadi pembiaran," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/1).

Produk yang diluncurkan Jiwasraya, kata dia, sudah diketahui sebagai produk bermasalah. Namun tidak segera ada tindakan tegas dari pengawas oleh OJK.

"Terjadi pembiaran, terjadi seperti halnya mengelabui kalau produk ini kita tahu diluncurkan 2013, kemudian 2017 diingatkan, tapi masih dijual juga bisa berarti ada pembiaran," ujar dia.

Kasus Jiwasraya, lanjut Teddy, melibatkan banyak pihak. Semua pihak berupaya untuk menutupi bahwa produk tersebut sesungguhnya bermasalah.

"Kalau melibatkan banyak pihak dalam waktu berbarengan kemudian semuanya seolah-olah mengaminkan berarti ada sesuatu yang ditutupi di publik kemudian bersama-sama terlibat," ungkapnya.

"Masa sih negara sebesar ini, banyak instansi terkait yang ditugaskan oleh negara dan dibiayai oleh pajak kita membiarkan kongkalikong seperti ini," imbuhnya.

1 dari 1 halaman

Dia pun mengatakan sumber masalah Jiwasraya bukan karena kurangnya kompetensi jajaran direksi Jiwasraya. Mengingat posisi direksi Jiwasraya ditempati oleh nama beken di dunia asuransi Indonesia.

Mereka antara lain, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasrya Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo. Kedua orang ini tidak perlu diragukan lagi sepak terjangnya dalam bidang asuransi.

"Kita tahu Hendrisman seorang aktuaris senior. Apa sih posisi yang enggak pernah dia pegang di Indonesia terkait asuransi. Ketua dewan asuransi Indonesia, ketua AADI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dan beliau dasarnya aktuaris. Terpilih karena kapasitasnya. Aktuari apa sih kerjanya? Menjaga risiko, menghitung risiko dari sebuah produk yang diluncurkan," jelas dia.

Lantas pernyataannya, mengapa kasus Jiwasraya muncul? Padahal punya sosok-sosok hebat. Menurut dia, ada indikasi moral hazard dalam kasus Jiwasraya. Hal ini menyebabkan sejumlah manuver dan tindakan yang melanggar aturan.

"Kalau kita bicara moral hazard di dalamnya terkait dengan kongkalikong, patgulipat, kerja sama. Dengan siapa itu. Kalau orang yang bekerja di sekuritas, insurance tidak memegang moral yang benar. Maka semuanya bisa dimainkan. Saham itu gampang sekali digoreng. Terlebih lagi kalau kita punya uang banyak," tandasnya. (mdk/ray)

Baca juga:
Tak Hanya Pidana, Pemegang Polis Minta Pelaku Kasus Jiwasraya Dimiskinkan
Ombudsman Bentuk Tim Khusus Bantu Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya
Ombudsman Minta Perusahaan Asuransi Tingkatkan Proteksi Nasabah
Ombudsman sebut Tata Kelola Jiwasraya Buruk, Ini Alasannya
Pemegang Polis Bantah Tergoda Produk Jiwasraya karena Bunga Tinggi

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.