Kasus Jual Beli Vaksin Covid, Pejabat Dinkes Sumut Dituntut 1,5 Tahun Bui

Kasus Jual Beli Vaksin Covid, Pejabat Dinkes Sumut Dituntut 1,5 Tahun Bui
ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com
NEWS | 18 Januari 2022 06:31 Reporter : Uga Andriansyah

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum (JPU) Hendrik Edison, menuntut Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatra Utara, Suhadi, dengan hukuman 1,5 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa dinilai telah bersalah lantaran terlibat dalam kasus jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal, dan melanggar Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yaitu dakwaan ke empat.

"Menyatakan terdakwa Suhadi terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut," kata Hendrik di Pengadilan Negeri Medan, Senin (17/1).

Di hadapan ketua majelis hakim, Saut Maruli Tua, JPU menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa tidak menikmati uang hasil berbayar, dan bersikap sopan selama persidangan," ujar JPU.

Dalam dakwaan, Suhadi didakwa bersalah dalam pemberian vaksin Covid-19 kepada aparatur sipil negara (ASN) sekaligus dokter di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan yakni Indra Wirawan yang merupakan terdakwa lain dalam kasus ini. Tindakan itu memberikan kesempatan untuk dimanfaatkan menguntungkan kepentingan pribadi dengan melaksanakan vaksinasi berbayar.

Vaksin-vaksin yang diterima oleh Indra dari Suhadi tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan surat permohonan yang disampaikan oleh dokter Rutan Tanjung Gusta itu kepada Dinkes Sumut. Karena sebagian telah digunakan oleh Indra untuk memvaksin orang-orang yang mau membayar, dan telah dikoordinasikan oleh terdakwa lain yakni Selvywati.

Dalam proses keluarnya vaksin seharusnya ada laporan pertanggungjawaban dari penggunaannya. Namun, Suhadi dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Indra dengan cara mengeluarkan, dan menyerahkan vaksin Covid-19 secara berulang-ulang tanpa dilengkapi surat permintaan yang sah.

Suhadi terlebih dahulu menyimpan vaksin tersebut di dalam kulkas ruang kerjanya dengan tujuan untuk memudahkan penyerahan tersebut.

Dalam perkara ini Indra telah dihukum 2 tahun, dan 8 bulan penjara. Sedangkan, Selvywati dihukum 1,5 tahun penjara, dan terdakwa lainnya yakni Kristinus Sagala divonis 2 tahun kurungan. (mdk/eko)

Baca juga:
Aksi Spiderman Menghibur Anak-Anak Saat Divaksin
Jokowi: Vaksinasi Indonesia Nomor 4 Dunia
KSP: Presiden Jokowi Larang Sekolah Minta Orang Tua Teken Surat Vaksinasi Murid
Jokowi Minta Vaksin Merah Putih Disiapkan untuk Pertengahan Tahun 2022
Tingkat Vaksinasi Tinggi, Pemerintah Tambah Kapasitas Penonton MotoGP Mandalika
Menko Luhut: Syarat Aktivitas di Ruang Publik Diperketat, Harus Sudah Dua Kali Vaksin

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami