Kasus Korupsi, Kejati Sulsel Geledah Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar

PERISTIWA » MAKASSAR | 8 Mei 2019 15:12 Reporter : Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Tim penyelidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggeledah kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Parkir Makassar Raya, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana perusahaan yang diduga merugikan negara selama 10 tahun.

"Hari ini kami turun melakukan penggeledahan di kantor PD Parkir untuk mencari sejumlah alat bukti dalam kasus ini," ujar tim jaksa penyelidik Mudatsir di Kantor PD Parkir Makassar Raya, Rabu (8/5).

Ia mengatakan penggeledahan dilakukan di tiga ruangan berbeda, masing-masing ruangan direktur utama, direktur operasional dan ruangan keuangan.

Dalam penggeledahan, pihaknya menyita sejumlah bukti-bukti pendukung di antaranya kuitansi, dokumen-dokumen serta beberapa peralatan lain yang banyaknya sekitar tiga koper lebih.

"Banyak yang kita sita, tapi umumnya adalah dokumen-dokumen, surat-surat lainnya serta kuitansi. Nanti akan kita sinkronkan lagi dengan keterangan saksi-saksi," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kejati Sulselbar Tarmizi mengatakan pihaknya akan mengumumkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus itu, berdasarkan hasil penyelidikan selama ini.

"Mereka sudah ekspose dan tinggal penetapan tersangka," beber Tarmizi.

Hanya saja, penyidik kejaksaan belum berani membeberkan nama-nama dan beberapa orang yang diduga terlibat dalam proyek itu. Meski demikian, dia memastikan proses gelar penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pada proses penyelidikan kasus yang sudah bergulir beberapa bulan ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang saksi. Beberapa di antaranya terdiri dari badan pengawas, auditor independen, mantan Dirut PD Parkir Makassar Raya Irianto Ahmad serta pejabat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam kasus ini diduga terjadi tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar, bermula dari adanya hasil audit independen yang menemukan adanya dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran Rp 1,9 miliar pada 2008 hingga 2017.

Baca juga:
Kasus Suap Proyek Jalan, KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri
KPK Ungkap Istri Bupati Solok Selatan jadi Perantara Suap untuk Suami
KPK Tetapkan Bupati Solok Selatan Tersangka Suap Pengadaan Barang Jasa
KPK Perpanjang Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi 14 Proyek Fiktif
Pakar Hukum Ingin KPK Perkuat Sistem Pencegahan, Tak Hanya Andalkan Penindakan
Mantan Wali Kota Semarang Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembobolan Kas Daerah

(mdk/cob)

TOPIK TERKAIT