Kasus Pungli Penggemukan Sapi, Kejati Jateng Geledah Kantor Dinas Peternakan Blora

PERISTIWA | 4 September 2019 18:04 Reporter : Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menggeledah Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Blora. Penggeledahan tersebut terkait pungutan liar (pungli) terhadap alokasi dana inseminasi program penggemukan sapi, dengan estimasi kerugian negara ditaksir mencapai Rp600 juta hingga Rp1 miliar.

"Jadi ini terkait kasus pemotongan dana inseminasi semacam dana operasional di Dinas Peternakan, Blora," kata Aspidsus Kejati Jawa Tengah, I Ketut Sumedana saat dikonfirmasi, Rabu (4/9).

Dia menyebut, pemotongan dana inseminasi dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Peternakan tahun anggaran 2017. Namun, pihaknya menduga ada praktik serupa juga dilakukan untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. Adapun penggeledahan dilakukan Selasa (3/9).

"Sudah kita geledah semua ruangannya di Dinas Peternakan. Lima belas petugas kita terjunkan buat menyita dokumen-dokumen untuk dijadikan barang bukti. Yang kita amankan berupa dokumen surat perjanjian dan kontrak kerja antara dinas, UPT dengan para peternak sapi," jelasnya.

Adapun praktik pemotongan dana tersebut masuk kategori aksi pungli. Sebab, pihaknya mendapati modusnya aliran dana yang mengalir ke dinas lalu diterima petugas UPT. Setelah itu, uang intensif yang seharusnya diterima tiap peternak Rp40 ribu-Rp50 ribu, telah dipotong sekitar Rp10-Rp20 ribu.

"Hampir ribuan peternak ditipu dari hasil penyelidikan di lapangan, itu kan dari program penggemukan sapi bunting. Kita geledah kantornya agar tidak sempat menghilangkan barang buktinya," ungkapnya.

Dari hasil penyelidikan selama ini, pihaknya mendapati dinas memotong dana inseminasi yang dialokasikan dari APBD Blora dan Kementan dengan nilai bervariasi.

"Potongannya sekitar Rp10 ribu sampai Rp20 ribu per peternak. Sedangkan jumlahnya peternak ada ribuan orang, dan kita sedang mendalami kasus ini," jelasnya.

Uang hasil pungli senilai Rp600 juta, kata dia habis dipakai oknum pejabat untuk kepentingan lain.

"Jelas yang memotong dinas peternakan. Anggarannya dari APBD kabupaten dan Kementan, dan itu sudah diakui oleh pihak UPT," ujarnya.

Proses penyidikan masih berlangsung, hingga saat ini, tim belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungli tersebut.

"Kita menduga uangnya diserahkan ke Kepala dinasnya. Baru satu item yang kita pelajari, ini kami dalami terus. Termasuk dana program pembibitan, pengadaan obat-obatan dan penggemukan. Per tahun itu ada dananya. Jika sudah ada tersangka, pelaku dijerat pasal berlapis Pasal 2, pasal 3, pasal 11 tentang tindak pidana pungli," tutup Sumedana.

Baca juga:
Usai Ikuti Upacara Pelantikan, Anggota DPRD NTT Ditangkap Karena Kasus Korupsi
KPK Tunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Muara Enim
OTT Bupati Muara Enim, KPK Tangkap Elfin muhtar
KPK Tetapkan Dirut PTPN III Tersangka Suap Distribusi Gula
Ganjar Bakal Pecat Anak Buah Terlibat Korupsi Dana Bantuan Pendidikan

(mdk/bal)

TOPIK TERKAIT