Kata Pakar Hukum Soal PSBB dan Karantina Wilayah

Kata Pakar Hukum Soal PSBB dan Karantina Wilayah
PERISTIWA | 1 April 2020 10:52 Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, untuk menghadapi pandemi Covid-19 atau Corona.

Praktisi Hukum dan Peneliti Senior 123 Institute, Giofedi Rauf melihat, keputusan pemerintah sudah tepat. Terutama di tegah tengah polemik mengenai lockdown, dan kabar tidak sinergisnya pemerintah pusat serta daerah terkait kebijakan perang terhadap penyebaran Covid 19.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Pasal 4 UU No 6 tahun 2018," kata Giofedi kepada wartawan, Rabu (1/4).

Giofedi memaparkan, pilihan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) maupun Karantina Wilayah merupakan pilihan yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.

Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSSB diatur dalam Pasal 1 angka 11. Sementara Karantina Wilayah diatur dalam Pasal 1 angka 10.

Penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang diberikan oleh UU No 6 Tahun 2018 tersebut diatur secara rinci, yakni berupa dalam PSSB yang dibatasi adalah kegiatan tertentu penduduk dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.

1 dari 1 halaman

Sedangkan dalam Karantina Wilayah yang dibatasi adalah penduduknya dan juga meliputi pembatasan terhadap pintu masuk wilayah yang melakukan karantina wilayah terebut. Secara substansial pilihan terhadap opsi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor tahun 2018 tersebut juga memiliki konsekuensi hukum yang masing-masing berbeda.

Terhadap pilihan PSSB konsekuensi hukumnya diatur dalam Pasal 59. Sedangkan konsekuensi hukum dari Karantina Wilayah diatur dalam Pasal 53, 54 dan 55.

"Saya melihat PSSB dan Karantina Wilayah adalah pilihan yang serupa tapi tak sama. Saya meyakini bahwa Pemerintah Pusat memiliki ratio argumentum tersendiri dalam mengambil pilihan. Yang terpenting negara hadir di masyarakat dalam kondisi seperti saat ini sesuai amanat UUD 1945," jelasnya.

Dengan adanya keputusan pemerintah mengeluarkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan keputusan mengenai darurat sipil.

"Hal tersebut tidak perlu dilakukan Pemerintah Pusat, karena apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan PSSB tujuannya pun baik yakni hendak melindungi warganya dari penyebaran Covid-19. Jadi mari kita sudahi 'sinetron' perebutan kekuasaan antara pusat dan daerah, bersama kita memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah NKRI karena pasca Covid-19 banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," paparnya.

"Sejarah akan mencatat bagaimana kita menghadapi pandemi Covid-19 ini, kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hari ini akan dinilai oleh generasi penerus spectemur agendo (kita akan dinilai dari tindakan kita) dan ingat ubi concordia ibi victroria dimana ada persatuan disana ada kemenangan," tutup dia. (mdk/rnd)

Baca juga:
WHO Catat Kasus Baru Covid-19 Menurun di 3 Hari Terakhir Bulan Maret
Cara Membuat Hand Sanitizer dari Daun Sirih, Sangat Mudah Dipraktikkan
Menteri Erick Panggil Bos PLN Bahas Beban Keuangan Saat Digratiskannya Tarif Listrik
Cegah Penularan Covid-19, Ini Lama Masa Inkubasi yang Perlu Diketahui
Manfaatkan Covid-19, Pemuda di Tambora Tawuran, 2 Positif Narkoba
1 Pasien Positif Corona di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar Sembuh

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Agama Sejatinya Tidak Menyulitkan Umatnya - MERDEKA BICARA with Menteri Agama Fachrul Razi

5