Kebebasan Pers Jangan Mati Karena MA Batasi Rekaman di Persidangan

Kebebasan Pers Jangan Mati Karena MA Batasi Rekaman di Persidangan
PERISTIWA | 28 Februari 2020 12:48 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta surat edaran Mahkamah Agung soal pelarangan perekaman sidang tidak disalahgunakan. Surat edaran jangan dijadikan alasan untuk membatasi publik dan pers mengakses persidangan.

"Memang, dalam praktiknya, agar surat edaran tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang untuk melakukan upaya pembatasan secara subyektif atas kehadiran publik termasuk pers, perlu transparansi dan pelibatan publik untuk mengawasi," ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (28/2).

Didik memahami, pelarangan perekaman termasuk foto, suara dan gambar dikhawatirkan insan pers. Namun, dia meyakini pengaturan itu tidak sedikitpun melarang pers. Namun, ada pengaturan ketua pengadilan agar jalannya sidang berlangsung tertib.

"Saya rasa tidak ada yang perlu dikawatirkan, karena persidangan tetap terbuka untuk umum. Bagi siapa saja tidak ada larangan untuk hadir dalam persidangan, kecuali persidangan tertentu yang memang secara UU harus dilakukan secara tertutup," ujarnya.

Dia berharap, akses publik dan pers tidak dipersulit untuk mengikuti proses persidangan. Didik menilai, pengadilan negeri harus memperbaiki keutuhan informasi yang dapat diakses publik.

"Apakah itu dalam bentuk berita acara persidangan yang komprehensif atau melalui rekaman untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur," kata Didik.

Didik mengingatkan, pelaksanaan surat edaran itu jangan menciderai atau bertentangan dengan asa keterbukaan untuk menjamin peradilan yang adil, mencegah putusan sewenang-wenang, dan fungsi kontrol. Di sisi lain, jangan pula terjadi trial by the press.

"Selain itu juga harus bisa dipastikan Pers jangan sampai mati kebebasannya. Untuk itu pengaturan tata tertib tersebut harus bisa dipastikan tidak mematikan dan membatasi secara subyektif hak publik maupun pers, tapi sebaliknya untuk mengatur agar keadilan bisa diwujudkan dengan baik," jelasnya.

Didik mendukung surat edaran itu untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, trial by the press, dan tata tertib di ruang sidang. (mdk/noe)

Baca juga:
Larangan Foto dan Merekam Sidang Mengancam Kebebasan Pers
Geledah Rumah Adik Ipar Nurhadi, KPK Sita Dokumen & Alat Elektronik
Pro Kontra Larangan Foto dan Merekam Persidangan Dikeluarkan MA
Ketua MA Sebut Mekanisme Gugatan Sederhana Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi: Hakim Bersih dan Berkualitas Harus Diberikan Penghargaan
Sepanjang 2019, 179 Hakim MA Kena Sanksi Disiplin

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami