Keberatan Divonis 8 Tahun Penjara, Bupati Mojokerto Ajukan Banding

PERISTIWA » MALANG | 28 Januari 2019 16:46 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Bupati Mojokerto nonaktif, Mustofa Kamal Pasa mengajukan banding usai divonis 8 tahun penjara terkait suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Keputusan melakukan upaya banding ini diambil setelah waktu diberi waktu 7 hari untuk mengambil sikap soal vonis tersebut.

Keputusan MKP untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) ini, dibenarkan oleh salah satu kuasa hukumnya, Maryam Fatimah. Dia membenarkan kliennya mengajukan banding terkait dengan putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan pidana selama 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsidair 4 bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dengan uang pengganti sebesar Rp 2,75 miliar.

"Iya benar, diajukan banding," ujarnya, Senin (28/1).

Setelah melakukan musyawarah antara kuasa hukum dengan keluarganya, maka diputuskan untuk banding.

Maryam menambahkan, langkah banding ini ditempuh lantaran putusan Pengadilan Tipikor dianggap tidak adil dan terlalu berat oleh kliennya. "Vonis hakim itu terlalu berat menurut yang bersangkutan," ujarnya.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kata Maryam, vonis tersebut jauh dari rasa keadilan bagi terdakwa. Sebab, terdakwa merasa bahwa perbuatannya itu tidak terbukti bersalah. "Karena itulah diputuskan banding saja lah," ungkapnya.

Sebelumnya, Mustofa Kamal Pasa didakwa dengab kasus suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). Kedua izin itu terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu.

Saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Joko Hendrawan menegaskan, MKP terbukti memanfaatkan jabatannya selaku Bupati Mojokerto dengan menyalahgunakan jabatannya untuk mengeruk keuntungan pribadi dalam penerbitan IMB dan IPPR.

MKP juga diduga memerintahkan Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Suharso untuk menyegel 22 tower di Mojokerto dengan alasan belum memiliki IMB dan IPPR.

Berdasarkan data JPU KPK yang dibacakan saat persidangan, dari 22 tower itu, 11 tower milik PT Tower Bersama Infrastructure (TBG) dan sisanya, yakni 11 tower, adalah milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Baca juga:
Terbukti Terima Suap, Bupati Mojokerto Divonis 8 Tahun Penjara
Eks Wabup Malang Segera Disidang Kasus Suap Bupati Mojokerto
Lengkapi Berkas, KPK Periksa Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Terkait Suap
KPK Tetapkan Bupati Mojokerto Tersangka TPPU
Tersandung Kasus Dugaan Suap, Bupati Mojokerto Dituntut Hukuman Berlapis

(mdk/ray)

BERI KOMENTAR
Join Merdeka.com