Kebijakan PSBB Jokowi Hanya Beda Istilah dengan Karantina Wilayah Parsial

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, atau Emil siap menindaklanjuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Ia sendiri sudah mengizinkan daerah untuk melakukan karantina wilayah parsial (KWP) maksimal hingga tingkat kecamatan.

Adanya kebijakan dari Presiden, maka mekanismenya sudah diatur dengan detil. Meski demikian, hal ini perlu disosialisasikan kepada kepala daerah yang ada di 27 kabupaten kota.

"Mungkin besok saya teleconference ke seluruh daerah untuk sosialisasi PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar," kata dia, Rabu (1/4).

Kemudian, kata Emil, dalam penerapan karantina wilayah skala parsial baik di level RT RW sampai kecamatan kecuali kota dan provinsi harus ada izin dari Presiden. "(Kebijakannya sama dengan karantina wilayah parsial) sama, cuman beda istilah aja,” ia melanjutkan.

Menurutnya, PSBB dan KWP memiliki tujuan yang sama, hanya berbeda istilah saja. Perbedaan lainnya peraturan pemerintah dan Perpresnya diterjemahkan dengan detail. Tapi secara praktik di Jawa Barat sudah melakukannya, yakni mengizinkan penutupan maksimal sampai level kecamatan.

"Untuk melakukan tindakan-tindakan contohnya di Sukabumi sudah dilakukan dari kemarin melakukan pembatasan wilayah parsial atau PSBB skala kecamatan karena ada temuan positif rapid test yang lumayan besar," kata dia.

Siapkan Mekanisme Bantuan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, sedang menyiapkan mekanisme penyerahan bantuan untuk warga miskin dan warga miskin baru yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

"Kami menyiapkan (anggaran) membantu Rp 500 ribu di mana sepertiganya tunai dan dua pertiganya logistik. Nah itu yang sedang diverifikasi dan saya sangat berterima kasih banyak pihak yang bantu," ucap Emil.

"Kan kuncinya ada di data, siapakah mereka yang miskin baru oleh covid ini, nah itu pertanyaan penting yang sedang kita survei. Kita ada datanya tentulah harus kita membantu dengan seadil-adilnya," jelas Emil.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan PSBB dalam menekan angka penyebaran virus corona. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam aturan itu, dikatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) boleh membatasi pergerakan orang atau barang baik yang masuk ataupun keluar ke suatu wilayah. Namun, kepala daerah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Menkes) apabila menerapkan PSBB.

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu," bunyi Pasal 2 ayat 1 yang dikutip dari draf PP PSBB, Rabu (1/4).

Pasal 2 ayat 2 PP itu menjelaskan bahwa penetapan pembatasan skala besar harus didasarkan sejumlah pertimbangan. Mulai dari, pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembatasan sosial skala besar paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kebijakan meliburkan sekolah serta tempat kerja dan kegiatan keagamaan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Sementara itu, kebijakan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.