Kecewa Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak, Pengacara Sebut Ada Bukti Kwitansi

PERISTIWA | 12 November 2019 14:11 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Saleh, selaku kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi merasa kecewa atas putusan yang diberikan Hakim Tunggal Elfian. Dalam sidang putusan itu, Eflian menolak gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekecewaannya itu terkait bukti kwitansi yang diserahkan pihak termohon yakni KPK menjadi pertimbangan hakim dalam putusan itu. Karena, dalam bukti tersebut adanya suatu kejanggalan.

"Bukti kwitansi T43 padahal bukti tersebut hanya di tandatangani oleh Johnny F Awu, sementara di sebelah kiri ada nama Ending Fuad Amin itu belum tandatangani selaku sekjen KONI," kata Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

"Jadi kita masih meragukan bukti itu, karena tidak di tandatangani kedua belah pihak, baik sekjen KONI. Namun hanya di tandatangani oleh bendahara KONI. Artinya apa itu bagi kami bukti itu masih belum sempurna," sambungnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Elfian menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya itu, Hakim tunggal Elfian menyebut, penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi yang dilakukan oleh KPK telah dilakukan secara sah.

"Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Elfian dalam persidangan Imam Nahrawi, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Baca juga:
VIDEO: Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak, KPK Bilang 'Penetapan Tersangka Sudah Sah'
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi
Gugatan Praperadilan Eks Menpora Imam Nahrawi Diputus Hari Ini
Sidang Praperadilan, KPK Bawa 42 Bukti Keterlibatan Imam Nahrawi di Kasus Dana KONI
Bantah Saksi Imam Nahrawi, Saksi Ahli KPK Sebut Sprindik Sebelum UU Baru Tetap Sah

(mdk/rhm)