Kejagung Sita Ribuan Sertifikat Tanah Milik 5 Tersangka Korupsi Jiwasraya

PERISTIWA | 22 Januari 2020 17:53 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Kejaksaan Agung telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah milik kelima tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Kasus korupsi tersebut diduga telah merugikan negara senilai Rp 13 triliun.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, jumlah tersebut hanya baru sementara saja. Karena, hingga kini masih dilakukan rekapitulasi oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN).

"Itu belum masih dihitung, masih di rekap-rekap. Banyak sekali, bayangin aja sertifikat (tanah) aja ada 1400. Bayangin aja," katanya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Untuk melakukan perhitungan aset-aset tersebut, dia menyebut, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti BPN, PPATK dan OJK.

1 dari 1 halaman

Sementara itu, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejagung Febrie Adriansyah menambahkan, penyitaan sertifikat tanah tersebut juga untuk mendeteksi adakah uang negara disitu.

"Oh itu sertifikat-sertifikat yang kita lakukan penyitaan, banyak yang kita sita ini untuk mengejar kerugian negara yang sudah terjadi," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini penyidik sedang menyempurnakan pemberkasan, pembuktian serta alat-alat bukti. Namun, semuanya itu mempunyai tahapan untuk menguatkan segala pemberkasan dan alat-alat bukti.

"Yang pertama jelas itu kesempurnaan pemberkasan, pembuktian. Semua alat bukti kita kuatkan, ada tahapan-tahapannya ya. Baik dari pemeriksaan saksi, penggeledahan, alat bukti lain yang kita kumpulkan, penutup nanti akan kita periksa ahli-ahli yang kita anggap kompeten untuk memperkuat nanti dalam dakwaan," terangnya.

Hingga kini, aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita yakni tanah, sejumlah rekening, delapan mobil dan satu motor. Lalu, untuk tanah, Kejaksaan Agung telah meminta kepada Badan Pertahanan Negara (BPN) untuk melakukan pemblokiran terhadap 156 bidang tanah di Lebak, dan Tangerang milik tersangka Benny Tjokrosaputro. (mdk/fik)

Baca juga:
KSSK Nilai Kasus Jiwasraya Tak Akan Picu Krisis Keuangan
Ombudsman Sebut Pengembalian Tugas OJK ke Bank Indonesia Pernah Dilakukan Negara Lain
Mahfud Tegaskan Pidana Jiwasraya dan Asabri Tak Bisa Dibelokkan ke Perdata
Wimboh Santoso soal Wacana Pembubaran OJK: Kami Bekerja Profesional
DPR Bentuk Panja Jiwasraya, Ma'ruf Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur
Ombudsman Investigasi OJK soal Jiwasraya dan Asabri, Ini Hal yang Akan Diusut

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.