Kejagung Terima SPDP Bachtiar Nasir, 3 Jaksa Ikuti Perkembangan Kasus

Kejagung Terima SPDP Bachtiar Nasir, 3 Jaksa Ikuti Perkembangan Kasus
Bachtiar Nasir diperiksa Polda Metro Jaya. ©2017 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman
PERISTIWA | 9 Mei 2019 22:23 Reporter : Erwin Yohanes

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Bachtiar Nasir dari penyidik Tindak Pidana Umum dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Polri. Tiga jaksa pun ditunjuk untuk mengikuti perkembangan kasus ini.

Diterimanya SPDP dengan nomor: 97/V/Res.2.3/2019/DIT. TIPIDEKSUS Tanggal 3 Mei 2019 atas nama tersangka inisial BN (Bachtiar Nasir) ini dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri.

Pada merdeka.com ia menerangkan, SPDP tersebut dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Jampidum Kejaksaan Agung RI.

"SPDP terhadap tersangka inisial BN ini terkait penyidikan perkara tindak pidana turut serta atau membantu mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS)," ujarnya, Kamis (9/5).

Ia menerangkan, dalam kasus ini tersangka dijerat dengan tindak pidana turut serta atau membantu mengalihkan atau membagikan kekayaan YKUS, berupa uang, barang maupun kekayaan lain secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinilai dengan uang, kepada pengurus YKUS.

Atau, tambahnya, dengan jabatannya dengan sengaja menguasai sebagian atau seluruhnya kekayaan YKUS secara melawan hak atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu daya, keadaan palsu atau rangkaian perkataan bohong atau tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, atau turut melakukan atau membantu tindak pidana tersebut dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahin 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP jo. Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP Pasal 49 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," tegasnya.

Terkait dengan SPDP tersebut, Jampidum telah menunjuk tiga Jaksa Penuntut Umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tipideksus Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Ustaz Bachtiar Nasir ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Polisi telah menetapkan Bachtiar sebagai tersangka sejak awal 2018, namun status tersangkanya baru dipublikasikan pada 6 Mei 2019, setelah beredarnya surat panggilan pemeriksaan kepada Bachtiar dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. (mdk/eko)

Baca juga:
Ini Reaksi Prabowo Dengar Bachtiar Nasir Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Bachtiar Nasir Minta Pemeriksaan Ditunda Usai Lebaran
Jadikan Bachtiar Nasir Tersangka, Polisi Punya Dua Alat Bukti Ini
Jadi Tersangka, Bachtiar Nasir Siap Hadapi Risiko di Kasus Penggelapan Uang
Bachtiar Nasir Mangkir Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Pencucian Uang
Prabowo Disebut Minta Bachtiar Nasir Ikuti Proses Hukum

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami