Kejanggalan-kejanggalan di Seputar Kasus Suap Politikus PDIP Harun Masiku

Kejanggalan-kejanggalan di Seputar Kasus Suap Politikus PDIP Harun Masiku
harun masiku. ©2020 Merdeka.com
PERISTIWA | 21 Januari 2020 06:00 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - KPK menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) sebagai tersangka suap pengurusan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR. Meski kalah jumlah suara di Pemilu 2019, eks Caleg PDIP Harun Masiku (HAR) ingin dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Dia lantas menyuap menyuap Wahyu. Komisioner KPU itu diduga meminta Rp900 juta kepada Harun. Perlu diketahui, yang harusnya menggantikan Nazarudin Kiemas adalah Riezky Aprilia karena perolehan suaranya terbanyak kedua di bawah Nazarudin. Sementara, Harun menempati perolehan suara terbanyak ke lima.

PDIP pun ikut terseret masuk ke dalam lingkaran kasus ini. Sebab, PDIP mengajukan gugatan Pasal 54 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Intinya, PDIP ingin penentuan suara Caleg terpilih yang meninggal dunia merupakan hak partai, bukan berdasarkan suara terbanyak. Gugatan inipun dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 57P/HUM/2019.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz melihat adanya kejanggalan dalam upaya yang ditempuh PDIP memperjuangkan Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kiemas. Terlebih, PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar KPU mengabulkan permohonannya.

"Sehingga aneh ketika PDIP mengajukan fatwa dan MA malah memberikannya," ungkap Donal, Jakarta, Kamis (16/1).

Merdeka.com merangkum beberapa kejanggalan terkait kasus suap Harun Masiku. Berikut ulasannya:

Baca Selanjutnya: Pimpinan KPK dan Menkum HAM...

Halaman

(mdk/dan)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami