Kejati Kalbar Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengajuan KPBJ

Kejati Kalbar Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengajuan KPBJ
6 Tersangka Korupsi Pengajuan KPBJ. ©2021 Merdeka.com
PERISTIWA | 24 Februari 2021 05:14 Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka. Mereka yang ditahan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengajuan Kredit Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) pada salah satu Bank di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, enam orang yang ditahan tersebut yakni atas nama inisial PP, SK, JDP, KD, DWK dan A.

Eben menjelaskan, untuk kasus ini sendiri berawal saat enam orang tersebut mengajukan Kredit Pengadaan Barang atau Jasa (KPBJ) di salah satu Bank di Bengkayang dengan jaminan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) yang dipalsukan dan seolah-olah mendapat pekerjaan berupa pembangunan.

"Karena nilai kontraknya dibawah Rp 200 juta, maka mekanismenya adalah PL (Penjualan Langsung). Ternyata sesuai yang dicantumkan dalam SPK, dana tersebut merupakan anggaran proyek dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT). No. 0689/060.01.2.01/29/2018 TA 2018 adalah palsu," kata Eben dalam keteranganya, Selasa (23/2).

Akibat perbuatan tersebut, papar Eben, telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 8.238.743.929 dan yang berhasil disita atau diamankan sejumlah Rp 1.535.159.182,67.

"Perkara ini merupakan perkara splitshing atas nama tersangka SR dan MY yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka dalam berkas tersendiri atau terpisah," ungkapnya.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan Pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," sebutnya.

Penetapan dan penahanan enam orang ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini mengingat Indonesia masih dilanda Covid-19.

"Antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," pungkasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
1 ASN dan 2 dari Swasta Jadi Tersangka Korupsi Revitalisasi Pasar di Garut
KPK: Hukuman Mati Koruptor Dapat Diterapkan Sesuai Pasal UU Tipikor
Kejati Sumsel Periksa 65 Saksi Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya
Unrealized Loss BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Harus Dilihat dari Sisi Pasar Modal
Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati Karena Kasus Korupsi: Saya Tidak Akan Lari
2 Tersangka dan Berkas Perkara Korupsi Retribusi Wisata Karangasem Dilimpahkan ke JPU

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami